Tuesday, January 31, 2023
spot_img
BerandaGagasan Ilmiah PopulerAkuntansi Pemerintahan pada Masa Covid-19

Akuntansi Pemerintahan pada Masa Covid-19

Abdullah Taman, M.Si., Ak, C.A.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Wabah corona virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan COVID 19 dimulai dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Dalam waktu 3 (tiga) bulan virus ini sudah melanda sampai 209 negara di seluruh dunia (Tirto.id, 08/04/2020), sampai organisasi kesehatan dunia atau WHO menetapkannya sebagai pendemi dunia. Kenapa begitu cepat merebak ke negara-negara di dunia? Karena penularannya terjadi melalui interaksi antarmanusia, dengan perantara droplet ketika seseorang bersin atau batuk, atau ketika dia bersentuhan dengan manusia lainnya, bersalaman atau cepika-cepiki satu dengan lainnya.

Dengan penularan yang disebabkan interaksi antarmanusia itulah, saat ini virus corona sedang mengubah kebiasaan manusia hampir di seluruh dunia. Dari yang semula masalah kesehatan, merembet ke masalah ekonomi, sosial, budaya, sampai ke masalah keselamatan negara. Kota-kota besar dari yang semula ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas warganya, sekarang menjadi lengang. Perkantoran, toko-toko atau mall-mall menjadi sepi. Kebanyakan dari tugas-tugas dan pekerjaan dialihkan atau diselesaikan di rumah yang dikenal dengan work from home (WFH).

Indonesia sebagai negara yang sudah terpapar virus ini sejak 02 Maret 2020 sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan wabah virus ini. Persiapan itu antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas  Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi  Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perppu tersebut diatur secara garis besar bagaimana pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan pelaksanaan dari Perppu itu dibuat oleh masing-masing kementerian/lembaga/badan yang ada di Pemerintahan. Tulisan ini mencoba memberi pedoman praktis bagaimana akuntansi pemerintahan dilaksanakan pada masing-masing kementerian/lembaga/badan pada masa COVID-19.

Siklus Akuntansi Pemerintahan

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dari bulan Maret tahun sebelumnya, misalnya APBN tahun 2020 sekarang ini, sudah direncanakan pada bulan Maret 2019. Saat ini kita ada di bulan April 2020, berarti secara kasar sudah tahu kira-kira berapa APBN tahun 2021. Penyusunan APBN akan diakhiri di bulan Desember tahun sebelumnya dengan diberikannya Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Keuangan kepada semua kementerian/lembaga/badan, untuk dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi, saat ini (April 2020) semua kementerian/lembaga/badan sedang melaksanakan APBN 2020 dan sudah merancang atau merencanakan APBN 2021.

Untuk melaksanakan Perppu No. 1/2020 tersebut, semua kementerian dan lembaga harus mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, yaitu adanya kegiatan pencegahan penyebaran COVID 19 karena memang virus ini dapat berakibat kematian pada manusia dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus menyiapkan beberapa aturan atau kebijakan yang mensupport penyebaran virus, salah satunya adalah dengan Surat Edaran (SE).

Esensi dari Perppu di atas adalah adanya refocusing dan reallocating anggaran yang harus diselenggarakan oleh masing-masing kementerian/lembaga/badan dalam rangka pencegahan COVID 19. Langkah untuk melaksanakan hal itu, antara lain: (SE Nomor 5/2020, Sekjen Kemendikbud, 06/04/2020):

  1. Segera melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan;
  2. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan untuk mendukung kebutuhan internal maupun untuk eksternal satuan kerja, antara lain untuk;
    • Pengadaan sarana pencegahan penularan COVID-19 pada kantor/satuan kerja antara lain untuk masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan untuk lingkungan kerja, dan/atau alat penanda suhu; dan/atau
    • Merelokasi anggaran ke unit lain yang akan mendapat tugas membantu Pemerintah secara lebih luas menangani COVID-19;
  3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN dari rumah, antara lain sarana komunikasi daring seperti video conference atau bentuk lain, dan/atau menyediakan modem atau paket internet/pulsa yang diberikan secara selektif dan sesuai kebutuhan;
  4. Rapat dilakukan secara daring/video conference, apabila ada narasumber dapat dibayarkan honor sesuai dengan Standar Biaya Masukan;
  5. Memberikan biaya transportasi sesuai Standar Biaya Masukan bagi ASN yang harus bekerja di kantor, dengan diberikan surat tugas dengan konsideran keharusan bekerja di kantor dan harus memperhatikan protokol penanganan COVID 19;
  6. Terkait dengan uang makan yang menjadi hak pegawai setiap hari tetap dapat dibayarkan bagi ASN yang bekerja dari rumah dengan ketentuan diberikan surat tugas.
Baca juga:   Pejuang Corona

Nomor Akun Belanja APBN Untuk Penanganan COVID 19

Seperti yang sudah disebutkan di awal tulisan ini bahwa wabah COVID 19 muncul pertama kali pada Desember 2019. Kemungkinan besar kementerian/lembaga/badan tidak merencanakan barang-barang atau jasa yang berkaitan dengan pencegahan virus. Kalaupun ada mungkin tidak dalam jumlah yang besar. Di lain pihak, saat ini semua kementerian harus mendukung untuk pencegahan virus tersebut dengan pengadaan atau pembelian barang-barang seperti masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, thermogun (thermometer dengan infra red yang ditembakkan ke dahi seseorang), dan lain-lain.

Para pelaksana keuangan (bendahara) di tiap satuan kantor merasa kesulitan untuk membebankan pengadaan seperti barang-barang di atas, akan dibebankan ke akun nomor berapa pengeluaran keuangan negara guna pembelian-pembelian tersebut. Oleh karena itu, berikut adalah pedoman singkat nomor akun belanja yang digunakan (Surat Ditjen Perbendaharaan, nomor: S -308/PB/2020, tanggal 09/04/2020).

NO. NO. AKUN   URAIAN AKUN   CONTOH BARANG/JASA
UNTUK KANTOR/SATUAN KERJA BIASA
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Pulsa telepon, paket data internet (ASN), masker, hand sanitizer
2 521113 Belanja Daya Tahan Tubuh Vitamin & Penambah Daya Tahan Tubuh
3 521119
(atau 521111)
Belanja Barang Operasional Lainnya
(Belanja Keperluan Perkantoran)
Thermogun, Thermometer infrared (masa manfaat lebih dari 1 thn tetapi tidak memenuhi nilai kapitalisasi BMN), Bilik Penyemprotan Disinfektan Non Permanen, Pengadaan lisensi aplikasi video conference, Biaya penyemprotan disinfektan (swakelola).
4 521219 Belanja Barang Non-Operasional Lainnya Pulsa telepon, paket data internet (pelajar/mahasiswa)
5 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Masker, hand sanitizer (sebagai persediaan)
6 522191 Belanja Jasa Lainnya Biaya penyemprotan disinfektan (dgn pihak III) 
7 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portable maupun permanen 
8 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Thermogun, Thermometer infrared (masa manfaat lebih dari 1 thn dan memenuhi nilai kapitalisasi BMN), Bilik Penyemprotan Disinfektan Permanen
UNTUK KANTOR/SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
1 525112 Belanja Barang Pulsa telepon, paket data internet (ASN, mahasiswa, siswa), masker, hand sanitizer, pembelian vitamin & penambah daya tahan tubuh, termo-gun/thermometer infrared (nonkapitalisasi), bilik penyemprotan disinfektan non-permanen, lisensi aplikasi video conference, biaya penyemprotan disinfektan (swakelola)
2  525113 Belanja Jasa  Biaya penyemprotan disinfektan (dgn pihak III) 
3  525114 Belanja Pemeliharaan  Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portable maupun permanen 
4 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU Masker, hand sanitizer (sebagai persediaan)
5 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU Thermogun, Thermometer infrared (masa manfaat lebih dari 1 thn dan memenuhi nilai kapitalisasi BMN), Bilik Penyemprotan Disinfektan Permanen

Tabel di atas merupakan contoh-contoh pembelian/pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanggulangan COVID 19. Secara detail dan rinci dijelaskan dalam Surat Ditjen Perbendaharaan di atas, misalnya ada uang lembur, uang makan, honor narasumber dan lain-lain.

Pelaporan Kegiatan Penanggulanan COVID 19

Pemerintah melalui Keppres No. 12  Tahun 2020 (tanggal 13 April 2020) sudah memutuskan bahwa wabah COVID 19 ini sebagai bencana nasional, sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) sudah menetapkan waktu darurat bencana COVID 19 ini diperkirakan sampai tanggal 29 Mei 2020, bila tidak diperpanjang. Tentu kita berharap semoga tidak lama lagi wabah ini segera hilang.

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja Pemerintah adalah pelaporan. Bila satuan kerja itu selesai atau berakhirnya suatu kegiatan diharuskan untuk melakukan pelaporan dengan membuat laporan tentang kegiatan itu. Demikian hal dengan semua aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan pencegahan wabah COVID 19, satuan kerja Pemerintah harus menyusun laporan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut dapat berupa laporan kinerja dan laporan keuangan atas aktivitas penanggulangan wabah COVID ini.

Mari kita jaga kesehatan tubuh dan lingkungan sehingga wabah COVID 19 ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas seperti sediakala. (*)

spot_img

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Cinta

0

Janji Proklamasi

1

Pelayatan Agung

0

Ziarah

1

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
68FollowersFollow