Monday, November 30, 2020
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Demokrasi ala Democrazy

Demokrasi ala Democrazy

Rafhi Febryan Putera, M.Pd.
Dosen PKn dan Pancasila Universitas Negeri Padang serta Kandidat Doktor Universitas Negeri Yogyakarta

“Jangan sampai di negeri demokrasi ini masyarakat takut untuk angkat jari, jangan sampai demokrasi berubah menjadi democrazy.”

Suyanto.id–Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari seperempat miliar. Untuk mengontrol penduduk yang begitu besar dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang kuat, namun tetap humanis dalam memperlakukan hak-hak masyarakat.

Indonesia yang berideologikan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpendapat. Hal ini terbukti dari diberikannya ruang bersuara bagi setiap elemen masyarakat, baik itu demo, kritik, debat, yang diatur dalam UUD pasal 28. Tujuannya tentu saja sebagai pengingat bagi para pengambil kebijakan agar tetap lurus berjalan di relnya masing-masing.

Untuk mengakomodasi suara-suara dari mayarakat, maka diadakanlah yang namanya perwakilan masyarakat di lembaga dewan perwakilan, baik itu ditingkat daerah maupun tingkat pusat. Lembaga ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Konsep ini dinamakan dengan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Setiap orang punya cara dalam beraspirasi, ada yang mengkritik melalui media sosial, ada yang melalui ceramah, ada yang debat terbuka dengan pemangku kepentingan. Bahkan, ada yang demo, lansung turun kelapangan dengan harapan suara mereka bisa didengar oleh pemerintah dan perwakilan mereka.

Belakagan ini, viral di jagat maya video ketua legislator mematikan mikrofon seorang legislator lainnya yang mencoba bersuara menentang keputusan sang ketua. Peristiwa ini tentunya menyebabkan kekecewaan masyarakat yang memang menentang keputusan sang ketua. Lantas, jika berbicara memalui forum saja dikebiri bagaimana dengan bersuara di jalan raya.

Pada 5 Oktober 2020, ketika Omnibus Law atau UU Cipta Kerja disahkan, berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, akademisi, bahkan siswa SMK turun ke jalan, beraspirasi menolak pasal-pasal yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat. Kebebasan berpendapat melalui demo ini juga sudah diatur oleh UU, siapa pun itu, baik orang tua, laki-laki dan wanita, bahkan siswa SMK sekalipun. Walaupun pada akhirnya masyarakat bukannya bertemu politisi, tetapi bertemu dengan polisi.

Baca juga:   Omnibus Law

Orang yang yang enggan turun ke lapangan, cenderung bersuara melalui media sosial. Akan tetapi, itu semua bukan berarti tanpa hambatan karena sudah ada 11 orang yang dijadikan tersangka karena lantang bersuara menolak UU cipta kerja (Koran Tempo 17 Oktober 2020). Kebebasan berpendapat seolah-olah menjadi sebuah hantu yang menakutkan karena sedikit kesalahan dalam berpendapat bisa berakibat tersangkut UU ITE. Padahal, dulunya ketika UU ini dirancang dan disahakan, urgensinya adalah untuk melindungi bisnis e-commerce, seperti digitalisasi merek, tanda tangan, dan sebagainya.

Faktanya, ketika disahkan, bagian kedua dari UU ini–mengatur tindak pidana penggunaan teknologi–yang lebih banyak muncul ke hadapan publik. Sejak disahkan, banyak tokoh dibui karena kritik pemerintah, guru dibui karena beraspirasi di media sosial, ustaz dibui karena menyampaikan berita tentang PKI, dan banyak contoh lainnya yang membuat masyarakat seolah-olah tidak memiliki lagi ruang di negara yang katanya menjunjung tinggi HAM kebebasan berpendapat.

Baca juga:   Omnibus Law

Jika kondisi ini terus terjadi, tentunya akan menjadi sebuah kemunduran bagi yang namanya demokrasi. Kita mengetahui bahwa Indonesia merdeka bukan hanya dengan senjata, namun juga dengan berbicara. Akan tetapi, jika perwakilan untuk berbicara saja tidak didengar, tentunya masyarakat memih ruang untuk turun ke jalan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU.

Indonesia akan  menuju Indonesia emas pada 2045. Kita tidak menginginkan terciptanya generasi yang apatis, tidak peduli lagi dengan pemerintah, bersikap egosentris dan individualis. Semua tentunya berharap generasi muda kita adalah generasi yang sadar dengan nilai-nilai Pancasila, bukan saja unggul dari segi ekonomi, namun juga peduli dengan bangsa, agama, dan negara. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Indonesia Tanah Air Beta

Ibuku, Guruku

Catatan Seorang Guru

4

Fragmen Pohon dan Rimba

Komentar Terbaru

Sedang Populer

Catatan Seorang Guru

Fragmen Pohon dan Rimba

Pendidikan pun Butuh Sentuhan

1,071FansLike
45FollowersFollow