Tuesday, January 31, 2023
spot_img
BerandaGagasan Ilmiah PopulerEkuivalensi Jam Mengajar

Ekuivalensi Jam Mengajar

Prof. Suyanto, Ph.D.
(Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta)

Kebijakan Mendikbud Anies Baswedan untuk kembali ke Kurikulum 2006 pada awalnya membuat galau para guru kita di seantero republik ini. Kalau saja kebijakan itu tidak didukung kebijakan berikutnya sebagai “safetynet”  maka dipastikan para guru akan kehilangan tunjangan profesinya sebagai akibat kekurangan jam mengajar.

Kurikulum 2006 memiliki waktu belajar yang lebih sedikit dibandingkan denganKurikulum 2013. Itulah sebabnya begitu kebijakan kembali ke 2006 diputuskan, penulis memberanikan diri memberikan masukan kepada Mendikbud untuk membuat keputusan baru tentang ekuivalensi jam mengajar. Sangat beruntung Mendikbud Anies Baswedan amat terbuka pada usulan yang positif sebagai pengaman kebijakannya yang baru itu. Saran penulis itu didasarkan pada pengalaman induktif pada waktu melakukan road show ke berbagai pelosok tanah air ketika diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar. Dalam seminar itu ada kejanggalan pertanyaan para guru. Apapun tema dan substansi seminarnya, pertanyaan yang sama selalu muncul dari daerah satu ke daerah lainnya, yaitu: bagaimana kami akan melaksanakan Kurikulum 2006 dengan baik kalau tunjangan profesi kami akan hilang sebagai akibat berkurangnya jam mata pelajaran? Para guru yang kahwatir dan galau sebagai akibat akan hilangnya tunjangan profesi ini jumlahnya cukup besar, mencapai 105.000-an guru. Ini merupakan jumlah yang tidak kecil. Maka Mendikbud perlu mencari jalan keluarnya, usul penulis ketika ketemu pada pagi hari di kantornya Gedung A komplek Kemdikbud di JalanSudirman, Jakarta.

Akhirnya kegalauan para guru sirna untuk saat ini setelah Mendikbud menerbitkan Permendikbud No. 4 tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang: Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua tahun Pelajaran 2014/2015. Permendikbud ini tentu saja tidak mengatur ekuivalensi jam mengajar semua guru. Permendikbud ini hanya berlaku pada guru-guru yang sekolahnya harus berpindah ke Kurikulum 2006, karena tidak masuk dalam kelompok 6.221 sekolah yang menjadi percontohan perbaikan Kurikulum 2013. Permendikbud ini benar-benar menjadi sebuah kado jam mengajar bagi guru setelah melaksanakan tugas tugas ekuivalinsinya.

Baca juga:   Mental Accounting dan Gaji 13-14

Kegiatan apa saja yang bisa diekuivalensikan dengan kegiatan mengajar? Ada lima kegiatan yang bisa digunakan untuk mengkompensasi kehilangan jam mengajar guru melalui kegiatan yang ekuivalen, yaitu: (1) menjadi wali kelas, (2) membina OSIS, (3) menjadi guru piket, (4) membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti: OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, KIR, (5) menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan.

Apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota danPropinsi? Banyak kerjaan dan tugas Dinas Pendidikan daerah untuk melaksanakan permendikbud itu dengan baik, adil, dan jujur, agar akuntabilitas dari penentuan ekuivalensi jam mengajar yang ditetapkan dalam Permendikbud ini memiliki akuntabilitas yang tinggi baik dalam aspek akuntabilitas kinerja maupun finansial bagi guru maupun bagi institusi Dinas Pendidikan itu sendiri. Dinas Pendidikan perlu membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar guru berada pada tingkat kepastian yang bisa menenteramkan mereka dalam menjalankan profesionalismenya dalam proses pembelajaran. Banyak guru mata pelajaran yang berkepentingan untuk mengejakan tugas equivalensi. Kepala Dinas Pendidikan harus bisa memastikan para guru terlayani dengan adil dan valid kinerja ekuivalennya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi “moral hazard” di kalangan guru dengan membenarkan berbagai cara demi memenuhi jam mengajar sebanyak 24 jam per minggu.

Sejak awal harus disadari bahwa setiap kebijakan selalu mengandung unintended effect  setelah kebijakan itu dilaksanakan di lapangan secara riil. Harus tetap di jaga para guru yang melakukan tugas ekuivalen tetap berada pada persyaratan kompetensi: profesional, sosial, pedagogi, dan kompetensi kepribadian. Mengapa demikian? Karena di tangan gurulah sebenarnya sebuah Kurikulum itu akan menjadi bahan ajar yang baik dan menginspirasi atau tidak. Guru yang profesional harus selalu sebagai sumber inspirasi bagi siswa.

Tulisan ini terbit pertama di Harian Kedaulatan Rakyat edisi 11 Maret 2015.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Cinta

0

Janji Proklamasi

1

Pelayatan Agung

0

Ziarah

1

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
68FollowersFollow