Wednesday, January 20, 2021
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Hardiknas: Membudayakan Budaya Merdeka, Mandiri, dan Berkedaulatan

Hardiknas: Membudayakan Budaya Merdeka, Mandiri, dan Berkedaulatan

Prof. Sri-Edi Swasono, Ph.D.
Guru Besar Universitas Indonesia dan Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa

Pengantar

Telah ditetapkan oleh negara, tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar, tokoh pendiri Tamansiswa, telah pula ditetapkan oleh negara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Negara dan bangsa Indonesia mengakui jasa-jasa besar Ki Hadjar dalam pendidikan bangsa ini. Ya, bagi Ki Hadjar, pendidikan nasional adalah upaya mendasar untuk mengembangkan, memperluas, dan memperdalam kadar budaya bangsa.

Lebih lanjut Pemerintah (Menteri Sjarief Thajeb) telah mengangkat simbol Garuda Cakra Tamansiswa sebagai Logo Departeman Pendidikan Nasional RI, berikut doktrin budayanya Tut Wuri Hadayani. Keluarga besar Tamansiswa layak mensyukuri dan berterima kasih telah dianugerahkannya kehormatan besar tersebut oleh negara kepada pendiri Tamansiswa kita.

Proklamasi Kemerdekaan adalah Proklamasi Budaya

Proklamasi kemerdekaan adalah suatu proklamasi politik yang menegaskan bahwa “merdeka” adalah “mandiri”. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan adalah pula proklamasi kemandirian, yang ditegaskan pula oleh para Founding Fathers sebagai onafhankelijkheid proclamatie.

Artinya, lebih lanjut daripada itu, adalah menegaskan bahwa “pernyataan kemerdekaan” adalah suatu “pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berdaulat, melepaskan diri dari budaya ketergantungan–menegakkan suatu kemampuan berbudaya onafhankelijk (mandiri yang menolak ketergantungan), menolak perhambaan, menolak menjadi “Koelie di Negeri Sendiri”, sekaligus yang berketeguhan untuk tidak ragu dan mampu menjadi “Tuan di Negeri Sendiri”. Kesemuanya itu merupakan “pernyataan budaya” untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas underdog mentality-nya kaum inlander.

Lebih lanjut lagi, mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk mengubah diri sendiri, yang di masa penjajahan merupakan kaum inlander (pribumi – kasta terendah) yang berada di bawah kaum European (kulit putih – kasta teratas) dan kaum Vreemde Oosterlingen (Timur Asing – kasta tengah), lalu menegaskan perlunya suatu kesetaraan nondiskriminatori antara ketiga golongan di  atas. Lalu, imperatif menyadarkan bahwa Indonesia Merdeka dalam konstitusinya telah menggariskan: “…tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya…”. Dengan kata lain, égalité sebagai tuntutan peradaban universal telah kita kawal sejak awal kemerdekaan, kita tegaskan di situ dalam konteks keluhuran humanisme dan humanisasi.

Lagi-lagi dalam perjalanan sejarah, telah terbukti tidaklah mudah melaksanakan tuntutan budaya-merdeka di atas, tidak mudah melakukan perubahan pola-pikir dan mentalitas dalam melakukan cultural unlearning yang fundamental semacam itu. Seperti kita lihat kita tetap minder (minderwaardig) sebagai bekas inlander, tetap mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai “bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain”. Akan tetapi, sebagian yang lain dari kita nampaknya tidak ikhlas melepaskan kedudukanya sebagai kasta tengah dan tetap memelihara eksklusivisme.

Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-martabat, berkehidupan cerdas (tidak sekadar berotak cerdas), tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan budaya” yang harus kita penuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun, kiranya kita telah kurang berhasil melakukan cultural unlearning itu. Artinya, belum berhasil melepas pola-pikir atau mindset tekuk-lutut (kelihatan sekali dalam menghadapi imperialime China yang super agresif dan invasif.

Katakanlah, kita sebagai bangsa yang merdeka telah lengah di masa awal tidak segera menggariskan “strategi budaya” dalam pembangunan nasional kita untuk dapat memenuhi “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental tadi.

Kita bahkan antara lain telah lengah-budaya dengan menerima kembali liberalisme, kapitalisme, dan tidak lagi waspada terhadap imperialisme, yang justru kita tolak tatkala kita menyatakan kemerdekaan awalnya. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar “nilai-tambah ekonomi”, yang artinya hanya mengejar untuk “to have more”, lupa mengejar pula “nilai-tambah sosial-kultural”, agar mampu menjadi “to be more”, untuk mampu meraih nilai-tambah kemartabatan, kecerdasan hidup, kedigdayaan, dan kemadragunaan bangsa kita.

Dengan kekurangberhasilan kita melakukan cultural unlearning untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang berkedaulatan daulat serta yang mampu melepaskan keminderan, telah menjadikan suatu hambatan besar untuk menjadikan bangsa Insonesia sebagai yang berkaliber, yang memiliki ketangguhan kapasitas nasional dan ketanguhan ketahanan nasional.

Bekas bangsa terjajah ini tetap lengah dalam mengutamakan kepentingan nasional dan lemah dalam percaturan antarbangsa. Inilah barangkali dari segi budaya yang menjadi penghambat utama untuk menghindari cap sebagai het zaachste volk ter aarde. Pemerintah belum sepenuhnya menyadari hal ini.

Sebagai tuntutan inheren kedua untuk mempertahankan dan memberi makna pada pernyataan budaya itu, maka tentulah budaya “kebersamaan” kita tegaskan sebagai doktrin dan ideologi persatuan kita, sebagai suatu upaya macht vorming untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan kohesi nasional.

Baca juga:   Fostering Ki Hadjar Dewantara-Based Character Values Through Social Studies Learning Innovation for Primary School Students

Kegagalan Budaya, Kegagalan Pendidikan?

Pendidikan nasional seharusnya “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tidak sekadar “mencerdaskan otak bangsa”. Kehidupan yang cerdas adalah kehidupan yang bermartabat, yang tangguh, digdaya, dan mandraguna.

Pendidikan nasional kita barangkali kurang berhasil memampukan bangsa ini untuk membentuk budaya berdaulat, budaya mandiri, budaya melepaskan diri dari ketergantungan–kurang berkemampuan budaya untuk menolak perhambaan dan melepaskan diri dari keterjajahan sebagai bangsa yang telah merdeka. Berarti pendidikan karakter untuk menjadikan bangsa kita berkaliber selama ini menuai keberhasilan. Tamansiswa yang berideologi nasionalisme, seharusnya tidak terbawa arus dalam proses kekurang-berhasilan ini. Globalisasi sebagai topeng kapitalisme dan liberalisme melunturkan budaya kebersamaan dan budaya kekeluargaan sebagai sumber kekuatan bangsa untuk teguh bersatu.

Globalisasi dengan pasar-bebas bawaannya telah menyusutkan kemampuan kita untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pemerintahan negara kurang mewaspadai globalisasi, bahkan memelihara kapitalisme dan liberalisme yang menyertainya. Indonesia kembali dalam keterjajahan dan mediocrity tanpa kedigdayaan.

Ketangguhan bangsa hanya bisa dibangun melalui pendidikan yang terfokus pada nation and character building, melalui kurikulum rinci dan akan memakan waktu panjang. Human investment melalui pendidikan nasional sangat penting untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkaliber.

Namun yang kita perlukan adalah penyelesaian jangka pendek. Dalam jangka pendek yang kita perlukan bukan daya-saing bangsa, melainkan daya-tolak untuk menangkal daya-saing dari luar yang melumpuhkan dan mendominasi ketahanan nasional, terutama ketahanan ekonomi Indonesia. Kuncinya adalah kesadaran pemerintahan negara Indonesia untuk memangku nilai-nilai utama keberdaulatan nasional.

Baca juga:   Santri Itu Bernama Ki Hadjar Dewantara

Saat ini kita menghadapi ketidakberdaulatan tragis: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, mesiu, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legislasi yang serba mengerikan. Bagaimana ketakberdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas anak-anak kita, menjadi salah asuhankah para sarjana-sarjana pendidikan tinggi kita di Indonesia?

Itulah tragedi Indonesia, di sinilah pendidikan nasional Indonesia belum berhasil mengangkat pernyataan kemerdekaan sebagai suatu pernyataan budaya.

Penutup: Pendidikan dan Pesan Konstitusi

Tentang Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 dapat diangkat sebagai berikut: Pasal 31 ini sangat strategis, sekaligus normatif-preskriptif.

Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan natur keanekaragaman bangsa Indonesia yang saling terikat oleh tekad bersatu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan gerak-gerak konvergensi dinamis sehingga keanekaragaman bangsa yang pluralistik dan multikulturalistik ini senantiasa menjadi utuh dan solid bersatu. Bhinneka Tunggal Ika tidak sekadar dibiarkan menjadi doktrin statis bangsa kita yang beraneka ragam ini, tetapi dari natur-nya itu perlu muncul tuntutan untuk menghindari gerak-gerak divergensi yang dapat menumbuhkan kerenggangan terhadap soliditas bersatu. Inilah sebenarnya inti tugas normatif-preskriptif dari Pasal 31 UUD 1945, yang harus mentransformasi “kebhinnekaan” menjadi “ketunggalikaan”.

Marilah kita angkat makna normatif-preskriptif Pasal 31: Ayat (1) pasal ini berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Ayat (2) ini merupakan pasal strategis sekaligus normatif-preskriptif yang bunyinya: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang” (kursif oleh penulis).

“Satu sistem pengajaran nasional” itu merupakan kata-kunci yang mengemban suatu tugas transformatif kritis, yang harus dikawal oleh pendidikan nasional kita, yang tak lain adalah untuk menjaga bangsa yang berkeanekaragaman ini mengerucut konvergen, memperteguh kohesi integratif nasional. Bagaimanakah demikian itu?

Satu sistem pendidikan nasional bukan berarti pengungkungan atau pereduksian terhadap kebebasan berkembangnya medan edukatif-akademis, melainkan yang sejauh mungkin memberi makna transformatif untuk penguatan kohesi integratif nasional itu. Tentu kita semua mengetahui bahwa Ki Hadjar Dewantara adalah Ketua Panitia Kecil Bagian Pendidikan dan Pengajaran pada BPUPKI yang menghasilkan draf Pasal 31 UUD 1945, dengan anggota-anggotanya Prof. Dr. Hoesain Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Hadji Masjkoer. Ki Hadjar selanjutnya menjadi Anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia–Dokuritsu Junbi Inkai) dan memfinalisasi draft Pasal 31 UUD 1945, setelah membicarakannya dengan Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta.

Lalu satu sistem pengajaran nasional yang bagaimana yang dapat mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan? Jawabnya: membudayakan Pancasila.

Sayangnya, sudah 73 tahun merdeka kita belum kunjung tuntas bicara Pancasila. Baru-baru ini masih perlu didirikan BPIP (yang makin membingungkan itu). Perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta kita masih bebas tidak mengajarkan Pancasila apalagi Ekonomi Pancasila.

Sebagai penutup, hendaknya kita tidak lengah terhadap hukum alam, the survival of the fittest. Bangsa-banga tangguh sadar akan eksistensialisme dan keberdaulatannya berpegang teguh pada adagium to be or not to be.

Selamat memperingati dan merayakan Hardikmas. Jayakanlah Tamansiswa. (*)

1 KOMENTAR

  1. Pendidikan tentang Pancasila memang harus diajarkan kembali pada seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan Moral Pancasila dengan butir butir Pancasila nya pada masa orde baru merupakan hal positif yang perlu dilanjutkan untuk keutuhan dan kejayaan NKRI. Semoga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Mamuju

Tresna Tanpa Syarat

Tepuk Dada

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,145FansLike
46FollowersFollow