Sunday, February 28, 2021
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Idulfitri di Rumah

Idulfitri di Rumah

Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Suyanto.id–Covid-19 tidak hanya mengubah perilaku sosial, tetapi juga pengamalan agama. Ibadah Jumat, qiyamu Ramadhan, syiar Islam, dan tradisi keagamaan yang selama ini dipusatkan di masjid tidak lagi diselenggarakan.

Ini tidak berarti kegiatan ibadah berhenti sama sekali. Karena keyakinannya, sebagian umat Islam masih melaksanakan ibadah Ramadhan di masjid. Bahkan, mereka  menilai pemerintah menghalangi kebebasan beribadah dan menyebut fatwa-fatwa seruan ibadah di rumah sebagai antek pemerintah dan imannya lemah. Ketegangan mungkin akan terus terjadi selama Idulfitri.

MUI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan fatwa yang membolehkan shalat Idul Fitri di rumah. Dalam wilayah yang terdampak Covid-19, umat Islam dapat melaksanakan shalat Idulfitri baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri.

Pendapat ini didasarkan atas pandangan para ulama Mazhab Syafii. Sedangkan, bagi Muhammadiyah, shalat Idulfitri di rumah dilaksanakan sebagaimana tata cara shalat di lapangan: shalat berjamaah dan khotbah.

Realitas baru

Fatwa yang membolehkan shalat Idulfitri di rumah merupakan realitas baru. Selama ini umat Islam melaksanakan shalat Idulfitri di lapangan atau masjid.

Terkadang tempat pelaksanaan menjadi “identitas” ormas: lapangan (Muhammadiyah) dan masjid (Nahdlatul Ulama). Pandangan itu tak benar. Di Indonesia, ada puluhan ormas Islam yang memiliki dalil dalam melaksanakan ibadah, bukan karena NU atau Muhammadiyah.

Meski demikian, Idulfitri tahun ini pluralitas ibadah akan makin kaya. Di kalangan umat Islam, akan ada empat kelompok, yakni  (1) melaksanakan shalat Idulfitri di lapangan, (2)  di masjid, (3) di rumah, dan (4) tidak melaksanakan.

Kelompok pertama dan kedua beralasan, ada di zona hijau, melaksanakan syariat, dan syiar Islam. Kelompok ketiga berpendapat berdasarkan empat argumen. Pertama, tujuan ibadah dan syariah menjamin kehidupan dan menciptakan kemaslahatan publik.

Kedua, shalat di lapangan atau masjid berisiko tertular atau menularkan Covid-19. Mencegah marabahaya harus lebih diutamakan daripada meraih keutamaan. Shalat Idulfitri hukumnya sunah, tetapi menjaga kesehatan dan keselamatan hukumnya wajib.

Ketiga, terdapat dalil yang membolehkan shalat Idulfitri di rumah. Keempat, mengikuti sunah dan menjaga syiar hari raya. Kelima, shalat Idulfitri di rumah bukankah bid’ah, melainkan hanya memilih pelaksanaan sunah dari lapangan ke rumah.

Kelompok keempat berpendapat, shalat Idulfitri sunah, berpahala jika dilaksanakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Alasan lainnya, selain karena Covid-19, Nabi Muhammad tak pernah mencontohkan shalat Idulfitri di rumah, meski ada dalil yang memperbolehkannya.

Baca juga:   Logika Murni untuk Mengatasi Pandemi Covid 19

Membina kerukunan

Shalat Idulfitri di rumah adalah hasil ijtihad. Dalam kajian ushul fikih, fatwa MUI dan Majelis Tarjih dapat disebut sebagai ijtihad kolektif (ijma).

Secara hukum, ijtihad kolektif memiliki kedudukan  kuat: la tajtamiu ummati ala khathain (umatku tidak akan berhimpun untuk sesuatu yang salah). Para ulama berpendapat, ijtihad kolektif lebih kuat dibandingkan ijtihad individual.

Meski demikian, pelaksanaan fatwa MUI dan Muhammadiyah masih mengundang perdebatan. Kedua fatwa mempersyaratkan shalat Idulfitri di rumah dapat dilaksanakan bila suatu kawasan tidak aman dari Covid-19.

Inilah pokok masalahnya. Sampai saat ini pemerintah tidak berani menjamin wilayah yang dinyatakan “hijau” benar-benar aman dari penularan virus korona. Masyarakat mengambil kesimpulan masing-masing berdasarkan dugaan alamiah, bukan penjelasan ilmiah.

Kunci keterlaksanaan fatwa justru berada di tangan pemerintah. Dalam kaidah fikih disebut, keputusan pemegang otoritas adalah pamungkas perbedaan.

Demi menjamin pelaksanaan ibadah dan ketenangan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah dituntut memberikan penjelasan objektif dan bersikap. Sangat disayangkan adanya pemda yang cenderung “populis” dan melanggar kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga:   Kecerdasan Orang Tua Mengelola Emosi di Puncak Pandemi

Terkait pandemi Covid-19, pemerintah adalah ulul amri yang memegang otoritas pengamalan syariat. Sesuai Al-Qur’an, surah an-Nisa [4]:59 patuh kepada ulul amri hukumnya wajib seperti halnya menaati Allah dan Rasulullah.

Adapun yang lebih penting, bagaimana umat dan masyarakat tetap rukun di tengah perbedaan. Khilafiah adalah hal lumrah dan sudah menjadi bagian dari sejarah. Pluralitas adalah sunatullah yang melekat dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam beragama.

Sebagai produk ijtihad, fatwa tidak mengikat kecuali bagi yang meminta. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, fatwa adalah panduan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang terbatas ilmu agamanya sebaiknya mengikuti fatwa ulama.

Ijtihad tidak menutup adanya pendapat pribadi. Namun, demi menjaga kerukunan, pendapat tersebut tidak harus dipublikasikan. Para fukaha memilih melakukan ijma sukuti bila sudah ada pendapat hukum mengenai suatu perkara untuk kebersamaan dan persatuan.

Covid-19 melahirkan new normal dan new ritual. Shalat Idulfitri di rumah mungkin baru akan terjadi tahun ini., insyaallah bernilai ibadah dan mendapatkan berkah. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Hari yang Dijanjikan

Menangis adalah Hak

Problematika Terurai

Kilasanmu Ayah

Komentar Terbaru

Sedang Populer

Menangis adalah Hak

Kilasanmu Ayah

Problematika Terurai

1,160FansLike
46FollowersFollow