Tuesday, January 31, 2023
spot_img
BerandaManajemenKeakuratan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Integritas Individu

Keakuratan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Integritas Individu

Oleh Desi Nurhikmahyanti, S.Pd., M.Pd.
Dosen Universitas Tidar dan Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dilakukan setiap 9 Desember. Hakordia 2020 mengangkat tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dan Budaya Antikorupsi” (www.kpk.go.id).

Korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime). Pelaku kejahatan ini melibatkan para elit tidak tersentuh hukum sehingga sulit untuk membongkar kejahatannya tanpa menggunakan instrumen luar biasa, baik instrumen hukum maupun sosial politik.

Tantangan Indonesia dalam pemberantasan korupsi memang rumit. Tidak saja dalam hal instrumen hukum yang lemah, tetapi juga kondisi sosial politik yang tidak mendukung. Gerakan pemberantasan korupsi berhadapan dengan kondisi sosial politik yang tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi; kebijakan-kebijakan proinvestor, pengabaian terhadap hak asasi manusia, budaya korupsi dalam birokrasi, dan sikap partai politik sebagai “musuh” dalam pemberantasan korupsi. Sederhananya, korupsi berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi rumit tersebut membuat pemberantasan korupsi menjadi sulit untuk bergerak dengan leluasa bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Kondisi ekonomi sebuah negara menjadi salah satu variabel penentu yang memiliki relasi dengan tindak pidana korupsi. Ackerman (2019) menjelaskan, terdapat basic tension antara korupsi sebagai objek penelitian dalam analisa ekonomi. Salah satu dampak dari korupsi adalah ekonomi yang tidak stabil dan dikendalikan pemilik modal tertentu. Dampak ekonomi itu tentu berpengaruh pula pada pelayanan publik yang buruk. Layanan kesehatan, pendidikan, dan birokrasi lain yang rumit menjadi ciri khas dari negara-negara yang koruptif. Merujuk pada Global Competitiveness Report Tahun 2017-2018 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, terdapat beberapa permasalahan untuk berbisnis di Indonesia (www.kpk.go.id), yaitu korupsi (13,8); birokrasi pemerintah yang tidak efektif (11,1); serta akses terhadap pendanaan (9,2). Upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional melalui penanaman modal tidak terlepas dari langkah dan komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Gambar 1. Permasalahan Berbisnis di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah menunjukan tren yang positif. Hal tersebut ditunjukan oleh Corruption Perception Index (CPI) yang terus meningkat tiap tahunnya. Dapat dilihat, CPI Indonesia pada 2017 adalah 37 poin, 2018 38 poin, dan 2019 40 poin. Peningkatan ini menunjukan bahwa upaya penindakan maupun pencegahan korupsi telah berada pada jalur yang tepat sehingga langkah selanjutnya adalah kembali menelaah dan menemukan sumber permasalahan korupsi. Akar permasalahan korupsi tidak hanya disebabkan oleh aparat penegak hukum yang bermasalah, namun juga peran politisi sebagai pembuat kebijakan yang telah kehilangan fungsinya sebagai representasi kepentingan publik. Korupsi dalam bidang politik menjadi awal dari tumbuh-kembangnya korupsi pada bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang lainnya.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pada 2019, data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan anggaran belanja barang/jasa pemerintah sebesar Rp1.133 triliun atau setara dengan 52 persen APBN/APBD. Angka ini selama kurun waktu lima tahun mengalami tren peningkatan yang signifikan, baik dari sisi besar anggaran maupun kompleksitas barang/jasa yang dibutuhkan (www.lkpp.go.id).

Untuk mendapatkan barang/jasa pemerintah, terdapat prinsip dasar yang harus dipedomani. Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip ini, menjadi dasar hukum bagi penyedia dan pengguna. Apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegak hukum.

Bagi pengelola/birokrasi, pengadaan barang/jasa pemerintah masih menjadi momok yang berakibat terjadinya saling sengketa Tata Usaha Negara (TUN) maupun perdata, bahkan paling menakutkan ketika berujung kepada sebuah tindak pidana korupsi (Tipikor). Menurut Dahlan Iskan, sekitar 70 persen proyek di perusahaan plat merah terindikasi korupsi. Lebih dari 60% kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang/jasa (www.kpk.go.id).

Bagi pihak eksternal, pengadaan menjadi lahan yang ‘gurih’ untuk mencapai kepentingan individu dan golongan. Kegagalan proyek telah meningkat dikarenakan kontraktor dan pemilik proyek tidak menggunakan metodologi yang berguna dalam mendistribusikan sumber–sumber secara baik. Tugas K/L/D/I yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terasa semakin berat.

Di semua tahapan, pengalokasian anggaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara bertahap dan terpisah. Mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA merupakan tugas PPK. PPK juga berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Hal ini riskan terjadi kelalaian atau kesengajaan pada anggaran perencanaan dan/atau evaluasi sehingga muncul distorsi di mana penggunaan anggaran dipakai bukan untuk peruntukannya. Anggaran yang tidak semestinya bermuara pada berkurangnya kualitas produk yang tidak jarang berujung pada masalah hukum.

PPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan pengadaan. Pengetahuan PPK dan kerjasama tim dalam lingkup pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan dan problematika dalam perencanaan hingga evaluasi akan menjadi tolok ukur kesuksesan suatu perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. PPK sebagai pejabat di sektor publik akan terus menjadi sorotan berkaitan dengan integritas individu dalam pemahamannya tentang hukum administrasi sebagai bentuk evaluasi. Oleh karena itu, potensi kelalaian dan kebocoran anggaran terhadap pengadaan pemerintah bisa diminimalisasi.

Literasi menurut Kankaew (2012) adalah tingkat di mana orang memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dan layanan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Literasi mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan dan memahami informasi dan layanan dasar dan membuat keputusan yang benar berdasarkan informasi dan layanan untuk mempertahankan dan meningkatkan diri sendiri. Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan pesan dalam berbagai bentuk. Literasi dianjurkan oleh para akademisi dan pendidik untuk berkontribusi pada warga negara yang berpengetahuan luas yang terlibat dengan informasi secara kritis dan mandiri, berpartisipasi dalam masyarakat dan demokrasi.

Menurut Ennis (2015) literasi adalah gagasan bahwa seseorang memiliki keterampilan untuk mengakses pengetahuan. Literasi mengasumsikan proses seumur hidup untuk mendapatkan makna dengan tujuan memperoleh kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang berujung pada pemahaman yang mendalam. Keterampilan yang berujung pada pemahaman yang mendalam. Keterampilan yang berujung pada pemahaman yang mendalam. Upaya meningkatkan literasi berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya, pengalaman kerja, jenis sekolah yang mereka hadiri, persepsi perolehan soft skill, dan niat untuk memasukkan pelatihan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga:   Persoalan Pembelajaran Jarak Jauh di Daerah 3T: Bagaimana Solusinya?

Studi yang dilakukan oleh Jacquiline (2016) atas kualitas kerja tim dan keberhasilan proyek menjelaskan pengaruh positif dari kualitas kerja tim pada kinerja ditemukan ketika anggota dan pemimpin menilai kinerja tim. Pengaruh yang dapat diabaikan ditemukan ketika pemilik produk menilai kinerja tim. Pengaruh kualitas kerja tim pada pembelajaran anggota tim dan kepuasan kerja sangat positif, tetapi hanya dinilai oleh anggota tim. Membangun komitmen organisasi adalah salah satu faktor penting untuk memastikan efektivitas organisasi. Kerja tim memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi.

Menurut World Bank, Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan kaidah hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Penerapan Good Corporate Governance agar dapat mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-goverment, e-procurement, information technology) adalah sesuatu yang mutlak. Pengadaan barang/jasa pemerintah menganut prinsip efektif, efisien, terbukam transparansi, akuntabel dan persaingan yang sehat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Helu menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki status khusus dari 3 (tiga) pilar governance yaitu pemerintah, bisnis/swasta, dan masyarakat.

Gambar 2. Tripartite Partnership

Hal yang menjadi titik penting dari tujuan dan prinsip pengadaan barang/jasa adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini menyebabkan karena pengadaan barang/jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan negara. Pengelolaan dan pemanfaatan APBN/APBD menjadi salah satu penunjang berjalannya fungsi pemerintahan. Pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggungjawabkan, lebih dari 20 tahun proses pengadaan, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30-50% kebocoran APBN akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik perlu dimulai pada tataran operasional untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN (www.kpk.go.id)

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatannya. Sementara itu, pola penyimpangan yang terjadi pada masing-masing tahap pengadaan barang/jasa diidentifikasi sebagai berikut.

  1. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, berupa penggelembungan (mark up) biaya pada rencanan pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari unit price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
  2. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang/jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriteria mengarah pada suatu produk dan penyedia barang/jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang lain).
  3. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut karena mareka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat diperoleh lebih awal dari pada pesertalain.
  4. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur dan nampak dikendalikan oleh pihak.
  5. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat.
  6. Harga dasar tidak standar.
  7. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
  8. Dokumen lelang yang tidak lengkap.

Persoalan utama korupsi pengadaan barang/jasa adalah lemahnya penegakan hukum administrasi. Inti Penegakan hukum administrasi adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan atasan kepada bawahan merupakan langkah pencegahan dini (precautionary) tindak pidana korupsi khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam penyelenggaraan negara, terutama pada bidang pengadaan barang/jasa, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.

Studi yang dilakukan oleh Ackerman (2019) menjelaskan bahwa untuk memahami dan mendorong pemimpin untuk memilih praktik-praktik tata kelola tertentu, perlu melihat di luar sifat-sifat individu pemimpin, serta pengaruh lingkungan kelembagaan pada keputusan manajerial. Integritas pemerintah memiliki pengaruh kausal positif pada keputusan dan pilihan tata kelola pemimpin lembaga.

Norma sosial mempromosikan integritas kepemimpinan memiliki dampak positif pada tanggung jawab lembaga. Korupsi dan penyuapan oleh pemimpin akan rendah apabila dalam konteks yang transparan dan integritas pemerintah yang tinggi. Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menghancurkan negara, dan menginfeksi setiap tingkat pemerintahan. Pembangunan negara terhambat dan kemiskinan meningkat. Pemimpin memainkan peran penting dalam melawan korupsi. Sikap terhadap melawan korupsi dan pentingnya memahami integritas diri melawan korupsi harus ditanamkan sejak usia muda.

Untuk menyikapi hal di atas dalam menjalankan pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Penegakan hukum administrasi yang dimaksud berintikan pada pengawasan (controlling), baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal secara berkelanjutan (sustainable). Lembaga pengawasan yang ada, seperti Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, KPK harus bersinergi agar pengawasan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

Ackerman, Susan Rose. 2019. Controlling Corruption in Asia and the Pacific: an Overview. Papers Presented at the 4th Regional Anti-Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. Kuala Lumpur.

Ennis. 2015, State society and governance in Melanesia, discussion paper of research school of Pasific and Asian Studies, 3th Edition, Australia, The Australian National University, pp 1-6.

Hassel Nogi S Tangkilisan, 2003, Pengelolaan kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta, Balairung & Co, hal 12.

Jacquiline. 2016. Oral health literacy and knowlegde.JADA 2012; 143 (9): 972-980.

Kankaew. 2019.  System analysis of virtual team in cloud computing to enhance teamwork skills. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1160

www.kpk.go.id/modules/news/makepdf.php?Storyid diakses pada 1 Desember 2020 www.lkpp.go.id

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Cinta

0

Janji Proklamasi

1

Pelayatan Agung

0

Ziarah

1

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
68FollowersFollow