Wednesday, January 20, 2021
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Kesiapan menjadi Kampus Merdeka

Kesiapan menjadi Kampus Merdeka

Oleh Agustin Hanivia Cindy, S.Pd., M.Pd.
Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Kemerdekaan belajar dalam artian memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. –Nadiem Anwar Makarim

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Perguruan tinggi pada umumnya bertujuan (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil, dan spiritual, (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, dan (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kemasyarakatan.

Dunia perguruan tinggi merupakan wadah untuk mencetak para intelektual. Mahasiswa dididik menjadi poros berkembangnya pengetahuan dan kemajuan bangsa. Banyak harapan bangsa akan bertumpu pada mahasiswa dan seluruh civitas akademik. Berbagai upaya yang telah dilakukan demi meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Pengembangan perguruan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, (2) meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan, dan (3) terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, telah meluncurkan program baru, mantan bos Gojek ini memperkenalkan program “Kampus Merdeka”, setelah sebelumnya meluncurkan program “Merdeka Belajar”. Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk mengusai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Melalui kebijakan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Gedung yang megah akan serasa kosong tanpa diisi oleh dosen berkualitas. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan permasalahan di masyarakat dan/atau kebutuhan industri. Ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa perguruan tinggi yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki sub-indikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional. Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara perguruan tinggi dengan jenis hukum yang sama. Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki tiga kebijakan utama. Pendanaan berbasis kontrak kinerja antara Kemdikbud dengan perguruan tinggi, terdapat “matching fund” terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan terdapat “competitive fund” atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana perguruan tinggi.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 serta kebijakan Kampus Merdeka. Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

  1. menetapkan target IKU;
  2. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
  3. melaksanakan IKU;
  4. melakukan monitoring IKU;
  5. melakukan evaluasi IKU;
  6. melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan
  7. melaporkan hasil pencapaian IKU.
Baca juga:   Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Episode 1 dan 5

Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

  1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak praktisi untuk menjadi dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
  2. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.
  3. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mempersiapkan lembaga pendidikan menjadi kampus merdeka. Pertama, menyusun kebijakan dan manual mutu. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program kampus merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi. Kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industry dan peserta magang.

Baca juga:   Realisasi Merdeka Belajar dan Guru Penggerak di Era Otonomi Daerah

Kedua, menetapkan mutu. Agar pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain (1) mutu kompetensi peserta, (2) mutu pelaksanaan, (3) mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, (4) mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, (5) mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan (6) mutu penilaian.

Ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

  1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

  1. Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang telah dikemukakan, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya meliputi (a) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan, (b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas, (c) sikap, (d) kemampuan melaksanakan tugas-tugas, dan (e) kemampuan membuat laporan.

  1. Prosedur penilaian sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di perguruan tinggi.

Selain komponen di atas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survei online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

Tentunya kita berharap pada kebijakan yang akan dijalankan memberikan banyak manfaat dan tentunya dapat mengubah birokrasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi dan siap untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 yang dimiliki Indonesia. Dengan memberikan harapan besar jika generasi muda Indonesia dipersiapkan mulai dari saat ini. Masa depan yang penuh persaingan dalam bidang teknologi digital, robotika, otomatisasi, energi dan lingkungan, kesehatan, pariwisata, serta rekayasa genetika hanya akan dimenangkan oleh sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. (*)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Mamuju

Tresna Tanpa Syarat

Tepuk Dada

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,145FansLike
46FollowersFollow