Thursday, February 22, 2024
spot_img

Masih Ada UN

Prof. Suyanto, Ph.D.
(Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta)

Ujian Nasional (UN) tak habis-habisnya dibicarakan dan didiskusikan oleh stakeholder pendidikan baik yang awam maupun yang ahli dalam bidang penilaian hasil pendidikan. Terlebih setelah Mendikbud mengumumkan bahwa akan ada moratorium terhadap UN, kembalilah merebak pembicaraan UN di kalangan masyarakat maupun di tengah-tengah para pengambil dan/atau pelaksana kebijakan bidang pendidikan baik yang di pusat maupun daerah. Terhadap usulan Moratorium itu Wapres mengatakan: “ditolak dan meminta agar usulan moratorium dikaji lagi”.

Dalam menolak moratorium UN, Wapres tidak memberikan penjelasan secara rinci. Namun dari suara pro dan kontra dapat kita ringkaskan sebagai berikut. Bagi yang menolak UN, mereka punya daftar mudharat UN yang antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka beranggapan bahwa tidak fair kalau UN dijadikan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa. Klaim ini sebenarnya tidak sahih karena kelulusan siswa selama UN dilaksanakan masih ditentukan oleh unsur penilaian lain yaitu: keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan nilai lain yang minimal harus Baik dalam mata pelajaran kepribadian, kesehatan dan olahraga. Penilaian ini spenuhnya diserahkan oleh sekolah. Kedua, para penentang UN menilai bahwa UN tidak fair dilaksanakan secara nasional karena infra struktur pendidikan belum sama di semua daerah, sehingga UN tak memiliki legitimasi untuk dikerjakan oleh siswa di semua daerah di wilayah NKRI. Klaim ini mengandung kelemahan karena input pendidikan dan juga outputnya tidak bisa distandarkan secara absolut. Infrastruktur yang sama tidak menjamin akan menjadikan output bisa sama pula. Buktinya sekolah manapun akan meluluskan para siswanya dengan “nasib” berbeda-beda meski ketika menempuh pendidikan di sekolah itu para siswa belajar dengan infrastruktur yang sama, kurikulum yang sama dan guru yang sama pula. Karena perbedaan infratruktur itulah maka UN memiliki standar kelulusan yang ditetapkaan secara minimal. Standar kelulusan UN sejak awal dilaksanan, mula pertama hanya 3,5 kemudian dari tahun ke tahun dinaikkan sampai saat ini 5,5. Ketiga, para penentang UN menyebut bahwa UN menimbulkan moral hazard karena prakteknya 60% dikerjakan oleh guru karena pemda takut nilai UN di daerahnya jelek. Klaim ini sebenarnya juga tidak valid karena jika UN diganti dengan ujian sekolah, siapa yang bisa menjamin bahwa kejujuran penilaian tetap bisa ditegakkan di sekolah? Jika di sekolah proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan oleh satu tangan (guru) maka kecurangan juga akan terjadi dan bahkan bisa prasmanan. Dengan adanya UN pun sekolah selalu berusaha melakukan mark up nilai agar para siswanya bisa terkompensasi ketika hasil UN jatuh. Bisa jadi niai UN Matematika hanya 4 kemudian ujian sekolah diberi nilai 9. Terutama sekolah yang tidak baik kecenderungannya ialah nilai ujian sekolah selalu jauh lebih baik dari nilai UN. Lalu apa yang terjadi ketika UN dihapus dan kemudian ujian diserahkan pada sekolah? Begitulah mungkin kekhawatiran Wapres jika UN dihapuskan

Baca juga:   Anomali Perilaku Siswa

Para pendukung UN juga memilki daftar manfaat. Untuk menyebut beberapa saja antara lain: Pertama, UN diperlukan karena bermanfaat untuk mendorong para siswa dan guru memiliki motivasi belajar dan mengajar yang kuat. Tanpa UN mereka akan mengendur motivasinya. Terlebih bagi siswa, karena dengan hanya ujian sekolah mereka beranggapan pasti akan diluluskan oleh gurunya. Kedua, bagaimanapun negara kita ini memerlukan standard dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menegakkan mutu perlu penjaminan kualitas (quality assurance). Untuk kepentingan penjaminan mutu ini perlu ada standard penilaian yang berlaku secara nasional. Ketiga, UN diperlukan karena bisa dimanfaatkan untuk pemetaan mutu di sekolah, di kabupaten/kota dan bahkan di Propinsi dan juga di tingkat makro secara nasional. Kelima, UN perlu ada dengan alasan sekolah bisa melakukan evaluasi diri terhadap capaian Standar Kompetensi Lulusan. Itulah mungkin pertimbangan Wapres mengapa moratorium UN perlu dikaji lebih dalam lagi. Konon akan ada rapat Kabinet untuk memutuskan ada tidaknya UN dalam sistem pendidikan kita.

Tulisan ini terbit pertama di Harian Kedaulatan Rakyat 20 Desember 2016.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
[td_block_9 modules_on_row="eyJwb3J0cmFpdCI6IjEwMCUiLCJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==" image_size="" image_floated="float_left" image_width="30" image_height="70" show_btn="none" show_excerpt="none" show_com="none" show_author="none" show_cat="none" meta_padding="eyJhbGwiOiIwIDAgMCAxM3B4IiwicGhvbmUiOiIwIDAgMCAxNnB4In0=" f_title_font_size="eyJhbGwiOiIxNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTIifQ==" f_title_font_line_height="1.4" f_title_font_weight="500" all_modules_space="eyJhbGwiOiIzMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMjAifQ==" category_id="" modules_gap="eyJwb3J0cmFpdCI6IjIwIn0=" show_date="eyJwb3J0cmFpdCI6Im5vbmUifQ==" custom_title="Tulisan Terbaru" ajax_pagination="load_more" sort="" f_header_font_transform="uppercase" header_color="#81d742"]

Komentar Terbaru

[td_block_7 custom_title="Sedang Populer" sort="popular7"]
1,166FansLike
70FollowersFollow