Sunday, November 1, 2020
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Menakar Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh di SD

Menakar Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh di SD

Hermawan Wahyu Setiadi, M.Pd.
Dosen Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta, Mahasiswa S3 Prodi Dikdas Universitas Negeri Yogyakarta.

Kebijakan PJJ

Awalnya pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut PJJ untuk pendidikan tinggi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PJJ pada Perguruan Tinggi. Akan tetapi, akhir-akhir ini PJJ mulai dilirik untuk ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran di level bawah, yakni pendidikan dasar dan menengah dikarenakan adanya bencana nonalam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi atau media lain. Fungsi PJJ sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

Pembelajaran jarak jauh pada prinsipnya menjadi salah satu alternatif sebagai upaya merespons kegalauan proses pembelajaran di dunia pendidikan pada masa pandemi Covid-19 yang melanda di hampir semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Harapan dari pemerintah, program PJJ dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga peserta didik tetap dapat belajar untuk menyerap ilmu pengetahuan di masa pandemi. Dengan demikian, kompetensi yang diharapkan tetap bisa dicapai oleh peserta didik.

Kualitas PJJ di SD

Realitasnya, pelaksanaan PJJ banyak mendapatkan sorotan dari berbagai aspek. Banyak yang melihat pelaksanaan program ini menyulitkan dari aspek ekonomi karena membebani biaya jika harus membeli kuota internet. Aspek lain melihat dari sisi akses, di mana banyak yang menilai akses internet masih belum bagus di banyak wilayah Indonesia karena masih banyak daerah tertinggal yang tidak terjangkau oleh jaringan internet sehingga menimbulkan masalah tersendiri.

Tidak bisa dipungkiri, kualitas pelaksanaan PJJ sangat didukung oleh infrastruktur yang memadai, antara lain teknologi dan perangkat (laptop/komputer, handphone). Sementara itu, tidak kalah penting adalah kesiapan dari sumber daya yang akan melaksanakan proses PJJ. Hal tersebut berkenaan dengan pemahaman guru atau peserta didik untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Data menunjukkan, kendati pada periode 2008–2013 pemerintah telah melatih 18.149 master trainer TIK dari 33 provinsi, hanya 53% dari 70% guru yang sudah memiliki komputer/laptop memanfaatkannya dalam proses kegiatan pembelajaran.

Hal yang sama juga terjadi pada kompetensi guru di kalangan sekolah dasar. Gambaran kompetensi TIK guru SD/MI di Indonesia berada dalam kategori cukup dan perlu ditingkatkan, khususnya guru yang berada di daerah-daerah terluar. Beberapa aspek kompetensi TIK guru yang menjadi perhatian adalah penguasaan terhadap perangkat TIK, pemahaman tentang desain pengembangan bahan ajar menggunakan TIK, dan metode penggunaan perangkat TIK di kelas.

Baca juga:   Mencermati Suara Daring Guru

Tantangan

Kondisi di lapangan, sebagian besar proses PJJ masih memanfaatkan fasilitas grup Whatsapp dalam perangkat smartphone. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena itu fasilitas yang paling mudah dan praktis untuk digunakan. Guru maupun dosen memberikan tugas kepada para peserta didik melalui grup Whatsapp, baik melalui grup orang tua siswa maupun grup kelas masing-masing. Materi belajar dipelajari secara mandiri kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas harian. Diskusi terkait materi yang dipelajari dilakukan melalui grup tersebut.

Untuk menata kualitas PJJ yang optimal memang perlu adanya komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, terutama guru dan peserta didik sebagai user. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebuah kebijakan pasti akan memberikan tantangan tersendiri. Seperti itu pula kebijakan PJJ, masih memberikan tantangan, di antaranya sebagai berikut.

  1. PJJ harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya, jadi tidak hanya asal-asalan dalam pelaksanaanya tetapi harus memperhatikan kebutuhan peserta didik.
  2. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) meliputi guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik.
  3. PJJ tidak membuat beban peserta didik (hanya bersifat penugasan).
  4. PJJ memerlukan sarana internet yang memadai walapun pemerintah sudah memberikan solusi dengan mengratiskan beberapa fasilitas platform yang dapat digunakan, seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, Quipper School, Ruang Guru, dan Zenius untuk jenjang PAUD dan Dikdasmen, tetapi hal itu belum maksimal membantu peserta didik.
Baca juga:   Persoalan Pembelajaran Jarak Jauh di Daerah 3T: Bagaimana Solusinya?

Walapun realitasnya kualitas PJJ masih belum optimal dan banyak mengalami hambatan yang terjadi, baik dari sisi regulasi, peningkatan kesiapan pendidik, perluasan jaringan, maupun akses sumber belajar. Namun demikian, agar dapat berjalan secara efektif, kita harus berusaha dan selalu berpikir postif dalam menjalankan PJJ ini. Dalam jangka panjang, PJJ diharapkan tidak hanya untuk kondisi darurat seperti saat ini, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam situasi normal sehingga mutu pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Pendidikan yang Memerdekakan

Puisi Pemuda

Udan Sore

3

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,044FansLike
44FollowersFollow