Friday, August 7, 2020
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Mengembangkan Center of Excellence (CoE) pada Pendidikan Vokasi

Mengembangkan Center of Excellence (CoE) pada Pendidikan Vokasi

Noor Fitrihana, M.Eng.
Dosen Prodi Tata Busana FT UNY dan Mahasiswa S3 PTK PPs Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Pendidikan vokasi di berbagai belahan dunia berlomba merevitalisasi organisasinya menjadi pusat keunggulan (center of excellence). Setidaknya ada enam fungsi pokok pengembangan center of excellence pada pendidikan vokasi.

  1. Pusat keunggulan pendidikan dan pelatihan skilling, upskilling, dan reskilling untuk menghasilkan SDM yang berkompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi  yang semakin cepat.
  2. Pusat inovasi pembelajaran vokasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi.
  3. Pusat inovasi produk dan inkubator wirausaha untuk menumbuhkan kewirausahaan berbasis teknologi start-up di kalangan generasi muda.
  4. Pusat pengembangan dan penelitian teknologi terapan untuk meningkatkan daya saing internasional.
  5. Pusat keunggulan fasilitas sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan Industri 4.0.
  6. Pusat kolaborasi dan jejaring industri untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing ekonomi di era global.

Dalam mengembangkan center of excellence pendidikan vokasi, para pengelola pendidikan vokasi dituntut untuk memenuhi persyaratan para pemangku kepentingan.

  1. Pemangku kebijakan pendidikan, dalam hal ini pemerintah, untuk memenuhi amanat undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, dan standar nasional pendidikan.
  2. Pengguna lulusan, dalam hal ini adalah industri dan dunia usaha, untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.
  3. Peserta didik, dalam hal ini siswa, untuk pengembangan diri siswa, selepas sekolah harus memiliki kemandirian untuk dapat survive dalam kehidupan sesuai dengan potensi minat, bakat, dan passion yang dimiliki.

Dalam agenda Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan kementerian perindustrian, salah satu dari sepuluh program prioritas adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan era Industri 4.0 dan program talent mobility untuk profesional. Kurikulum pendidikan di Indonesia dianggap masih terlalu kaku untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan teknologi dan kompetensi di industri. Pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan Revolusi Industri 4.0 semakin mencuat seiring diangkatnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kebijakan Merdeka Belajar yang dimunculkan menjadi bahan kajian pengembangan kurikulum. Saat ini perguruan tinggi, pusat kurikulum, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan vokasi sedang disibukkan menyusun kurikulum baru untuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar.



Pendidikan vokasi pada dasarnya adalah pendidikan yang menyiapkan generasi muda untuk bekerja dan berwirausaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Pendidikan vokasi tidak akan terlepas pada kegiatan industri dan ekonomi, baik pada skala kecil, menengah, maupun besar. Isu relevansi pendidikan vokasi selalu menjadi topik yang tidak pernah usang dan menjadi permasalahan yang tidak pernah tuntas. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan tidak terjadinya link and match saat ini, yaitu:

  1. Aspek kualitas, keterampilan lulusan lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
  2. Aspek kuantitas, jumlah lulusan lebih banyak dari kesempatan kerja yang ada.
  3. Aspek gaji, ketidaksesuaian gaji yang ditawarkan dengan beban kerja dan estimasi biaya hidup calon pekerja.

Selama ini yang menjadi isu utama adalah aspek kualitas di mana lulusan pendidikan vokasi dianggap kurang relevan kompetensinya dengan kebutuhan tenaga kerja di Industri. Namun, di pasar kerja masih banyak industri yang membuka peluang kerja untuk semua jurusan, baik jenjang menengah maupun tinggi. Tentu ini menjadi ironi di mana industri menuntut kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhannya, tetapi banyak yang masih membuka lowongan pekerjaan untuk semua jenjang tanpa persyaratan kompetensi seperti tuntutannya pada pendidikan vokasi. Artinya, jika fair salah satu persyaratan seleksi karyawan adalah memiliki sertifikat kompetensi ataupun melalui uji kompetensi, tidak hanya tes potensi akademik, psikologi, dan wawancara yang membuka persaingan dengan nonvokasi.

Terjadinya over supply (faktor kuantitas) tenaga kerja adalah peluang kerja lulusan vokasi dapat dimasuki oleh lulusan nonvokasi. Bisa dicek berapa struktur jumlah tenaga kerja dari lulusan vokasi dan nonvokasi saat ini yang ada di industri. Dari aspek gaji, tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi, dan investasi biaya pendidikan yang semakin tinggi, beberapa lulusan merasa gaji pertama yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekpektasi dan investasi yang telah di tanamkan selama menempuh pendidikan. Persepsi calon pekerja yang merasa memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi sehingga mencari tawaran penghasilan yang lebih layak, sementara lebih banyak perusahaan menawarkan gaji yang berbasis UMR.

Baca juga:   Proyek Kewirausahaan (Startup) sebagai Pengganti PKL di Era New Normal

Ada beberapa faktor yang berpotensi menurunkan daya saing lulusan pendidikan vokasi ke depan di antaranya:

  1. Perubahan sistem kerja yang menuju tranformasi digital menyebabkan banyak jenis kompetensi yang diajarkan saat ini berpotensi hilang atau tidak dibutuhkan di masa depan dan muculnya kompetensi dan jenis pekerjaan baru yang belum disiapkan pada kurikulum saat ini.
  2. Kurangnya upskiling dan reskilling sumber daya manusia di pendidikan vokasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0.
  3. Lingkungan dan proses pembelajaran masih konvensional, belum secara masif disiapkan untuk menghadapi tranformasi digital mengoptimalkan pembelajaran aktif dan kontekstual serta optimalisasi teknologi dalam proses pembelajaran.
  4. Menurunnya relevansi fasilitas sarana dan prasarana seiring perubahan teknologi yang semakin cepat.
  5. Kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi untuk menerapkan pendidikan berbasis kompetensi dan sistem ganda sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah.
  6. Sertifikasi kompetensi semakin membuka persaingan lulusan pendidikan vokasi dengan  lulusan dari pendidikan formal, nonformal, dan informal; juga dengan tenaga kerja asing di pasar global 2020.
  7. Batas usia minimal pekerja adalah 18 tahun sesuai peraturan ketenagakerjaan, sementara pada jenjang SMK umumnya lulusan berusia 17 tahun, sehingga ada masa tunggu satu tahun untuk dapat memasuki dunia kerja yang berpotensi menurunkan kompetensi lulusan.
  8. Kurangnya kolaborasi dan keterlibatan dunia usaha dan industri secara integratif dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
Baca juga:   Enam Strategi Menjalankan Usaha di Era New Normal

Dengan dikembangkannya center of excellence pada pendidikan vokasi, diharapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mis-match dan penurunan daya saing ini dapat dieliminasi sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan daya saing pendidikan vokasi melalui pengembangan center of excellence, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut.

  1. Melakukan reskillings dan upskilling SDM pendidikan vokasi, khususnya pada pengembangan kompetensi baru yang dibutuhkan di pasar kerja dan pembelajaran di era Revolusi 4.0.
  2. Modernisasi fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran abad 21 di pendidikan vokasi. Asian Development Bank (2019) menyatakan, sudah seharusnya pendidikan vokasi institusi yang paling cepat mengadopsi kemajuan teknologi. Mengembangkan learningspace dan makerspace yang mendukung kebutuhan belajar era Revolusi Indsutri 4.0.
  3. Mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual mengintegrasikan pembelajaran di sekolah, di masyarakat, dan di industri. Untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang relevan sesuai potensi wilayah, problem solving di kehiduan bermasyarakat, dan pekerjaan di masa depan. Menyongsong persaingan global di era Revolusi Industri 4.0, pengembangan keterampilan digital (menggunakan teknologi, membuat aplikasi, dan menjalankan bisnis secara digital) dan penguasaan bahasa internasional perlu menjadi perhatian khusus.
  4. Meningkatkan kerjasama industri yang diimplementasikan dalam kegiatan riset, pelatihan, resource sharing, belajar mengajar, sertifikasi kompetensi, magang, dan penempatan kerja.
  5. Mengembangkan inovasi produk dan inkubator bisnis untuk menumbuhkan start up bisnis, mulai dari analisis pasar, ide, rencana bisnis, hingga mendirikan dan mengelola  usaha secara nyata. Inventure (2020) memprediksi  bahwa ke depan pengembangan kurikulum kewirausahan digital semakin meningkat.
  6. Mengembangkan inovasi pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan teknologi 4.0 seperti pembelajaran daring, artificial intelligent, media virtual reality/augmented reality, 3D printing, smart technology, big data analysis, dan machine learning.
  7. Memberikan otonomi institusi yang lebih luas dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU/BLUD).
  8. Meningkatkan tata kelola dan kepemimpinan dengan menerapkan good school governance.

Pengembangan center of excellence di pendidikan vokasi hendaknya tidak hanya sekadar pelabelan nama saja, tetapi diperlukan standardisasi sumber daya, model bisnis, indikator kinerja dan pengukurannya, serta tata kelolanya sehingga menunjukkan keunggulan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya pengguna lulusan dunia usaha dan industri. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,023FansLike
37FollowersFollow