Friday, April 23, 2021
BerandaGagasan Ilmiah PopulerMenyikapi Kontroversi Peta Jalan Kemdikbud RI

Menyikapi Kontroversi Peta Jalan Kemdikbud RI

Oleh Abdulah Mukti, M.Pd.
Pengurus Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah & Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan

Suyanto.id–Beberapa minggu ini dunia pendidikan Indonesia diramaikan dengan kontroversi kebijakan yang tengah difinalisasi kalangan DPR RI, yaitu Peta Jalan Kemdikbud RI. Kajian tersebut banyak disorot praktisi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, serta profesi guru dan pendidikan.

Pada 1 Maret 2021, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menggelar kajian kritis mengenai peta jalan tersebut. Dalam diskusi terpumpun itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyayangkan peta jalan tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31 dan UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang masih berlaku.

Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. KH Haedar Nashir, M.Si., itu kemudian viral. MUI pun ikut bersuara lantang menanggapi frasa agama yang tidak muncul di visi pendidikan 2035.

Selasa, 9 Maret 2021, Kementerian Pendidikan RI melalui Pelaksana Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Hendarman, membantah dan menegaskan bahwasanya agama dan Pancasila tetap ada dalam peta jalan tersebut. Pada 10 Maret kemarin, Mas Menteri menegaskan hal yang sama.

Namun, apakah persoalannya hanya mengenai frasa agama semata? Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah perihal Peta Jalan Kemdikbud pernah disampaikan langsung kepada Mas Menteri, namun dibantah dengan alasan draf peta jalan yang dikritisi tersebut versi yang berbeda. Setelah diperiksa versi barunya, tetap saja visi pendidikan tersebut inkonsistensi bahkan bertentangan dengan UUD Pasal 31 dan UU Sisdiknas 2003 di mana agama, budaya, dan Pancasila tidak bisa digantikan dengan sebatas akhlak mulia di Profil Pelajar Pancasila dan merupakan tiga entitas yang terpisah walaupun di dalam Pancasila termuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan Mas Menteri serta banyak persoalan mengenai Peta Jalan Pendidikan perlu kita cermati secara kritis.

Peta Jalan Pendidikan; Gagasan Utopia Tanpa Naskah Akademik

Kebijakan peta jalan sejatinya jika dirancang dan disusun secara komprehensif, mendalam, dan dibangun serta digali dari berbagai kajian akademik dan rasionalisasi yang terbuka, transparan, dan multiperspektif. Berbicara pendidikan, sejatinya memperbincangkan masa depan, sebagaimana ungkapan Malik Fadjar yang mengutip futurolog Alvin Toffler, “education must shift into the future tense”, ‘pendidikan harus mengacu pada perubahan masa depan’.

Peta jalan diharapkan menjadi pijakan dan landasan pendidikan nasional hingga 2035 ke depan. Oleh karena itu, penyusunannya hendaknya dengan kajian yang mendalam. Namun, seperti gagasan, gebrakan yang dilakukan Mas Menteri selama ini sudah digulirkan sebelum konsepnya matang betul. Peta jalan kali ini sungguh disayangkan hanya sebatas PPT (Power Point Presentation). Berbagai kalangan mempertanyakan naskah akademik sebagai pertanggungjawaban Mas Menteri terhadap konsep peta jalan yang semestinya diikuti dengan kajian akademik yang mendalam dan multiperspektif. Namun, naskah akdemik yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan akademisi hingga DPR RI hingga saat ini belum ada.

Persoalan berikutnya, peta jalan tersebut disusun tidak terbuka dan transparan. Banyak versi mengenai peta jalan, termasuk ketika masukan Ketua Umum PP Muhammadiyah di tahun 2020 yang lalu walaupun diberikan versi terbaru saat itu, tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan. Pihak kementerian telah membantah bahwasnya peta jalan hanya satu. Namun anehnya, akses mengenai peta jalan tidak terbuka, baik dari penyusunannya hingga pembahasan. Hal ini penting, agar peta jalan yang dihasilkan betul-betul peta jalan, bukan “peta yang jalan-jalan”.

Peta Jalan yang Bertentangan dengan Pijakan Utama Pendidikan Nasional

Kritik mengenai peta jalan sejatinya bukan hanya mengenai tidak adanya frasa agama dalam visi pendidikan 2035, melainkan juga perihal konsep utama mengenai peta jalan, baik mengenai tiga nilai esensial pendidikan nasional di UUD 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional harus selaras secara komprehensif mengenai pijakan utama pendidikan nasional berupa agama, budaya, dan Pancasila.

Itu soal peta jalan, belum lagi belum lagi mengenai konsepsi Profil Pelajar Pancasila yang terdiri atas berketuhanan dan berakhlak mulia, kebhinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis yang perlu dikaji secara mendalam. Konsep yang masih ada melalui keppres mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Tahun 2016 yang lalu dan masih belum dicabut keppresnya berupa kristal nilai pendidikan karakter yang terdiri atas religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas berpijak dari Revolusi Mental dan Konsepsi Falsafah Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara berupa olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga. Gagasan Profil Pelajar Pancasila yang termaktub dalam peta jalan masih dipertanyakan objektifikasi konsepsi tersebut secara epistemologis. Belum lagi Revolusi Mental masih menjadi gerakan utama yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga:   Catatan Kritis Program Sekolah Penggerak

Tren Global Pendidikan Peta Jalan Sangat Minimalis

Kajian tren global pendidikan di dalam peta jalan yang ada masih sangat dangkal dan perlu perspektif yang lebih luas. Kajian mengenai teknologi dan informasi masih sangat minimalis. Unsur ekologis yang saat ini menjadi krisis global dan dunia serta mitigasi bencana yang menjadi situasi yang mengiringi kehidupan saat ini di berbagai belahan dunia juga tidak ada. Belum lagi mengenai arah pendidikan karakter yang tidak memuat aspek citizenship dalam skala global, global citizenship menjadi yang tak terbantahkan dan menjadi core values pun tidak ada dalam peta jalan tersebut. Belum lagi kajian mengenai pembelajaran terkini dan Kurikulum 2013 yang menurut hemat penulis sudah mulai menyentuh mengenai keterampilan abad 21 tidak muncul secara utuh.

Baca juga:   Membangun Rumah Bersama Organisasi Profesi Guru Indonesia

Regulasi Kebijakan Pendidikan Tidak Konstruktif

Berbagai gebrakan yang terdiri beberapa sekuel mengenai Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, Organisasi Penggerak, hingga Sekolah Penggerak bergulir tidak konstruktif. Selain konsep Merdeka Belajar konseptualisasinya tidak otentik, orisinal, dan sudah menjadi konsep yang sudah dipatenkan, juga konsep gebrakan mengenai Guru Penggerak, Kepala Sekolah dan Sekolah Penggerak kebijakan yang elitis, bahkan bisa menjadi bumerang dan blunder pada tataran implementasinya. Berbagai regulasi sebelumnya yang mengatur tata kelola guru, kepala sekolah, yang memiliki regulasi yang ditangani oleh Direktorat GTK Kemdikbud, LPMP, P4TK, LP2KS, hingga Dinas Pendidikan tidak dilibatkan secara utuh, menyeluruh, dan tidak diupayakan membuat kebijakan yang simultan, integratif, dan interkoneksi infrastruktur yang dimiliki sendiri oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wajar jika berbagai pemerhati pendidikan yang sangat kritis menilai, langkah liberalisasi pendidikan Mas Menteri dilakukan secara sporadis. Terbukti, Program Organisasi Penggerak tahun 2020 yang lalu kebijakannya melibatkan pihak ketiga menyalahi aturan dan program-program yang saat ini berjalan pun tidak menutup kemungkinan pelibatan pihak eksternal yang sejatinya melakukan inefisinesi program baik dari segi SDM yang bisa dioptimalkan dari berbagai infrastruktur yang ada di kementerian juga pemborosan anggaran yang bisa ditekan, diprioritaskan, dan difokuskan kepada persoalan pendidikan dan pandemi Covid-19 yang masih mendera saat ini.

Pendidikan Nasional Harus Komprehensif

Pendidikan nasional bukan berada di ruang kosong. Pendidikan nasional dibalut perjalanan panjang historisitas bangsa. Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan sudah dilakukan sebagai upaya memerdekan bangsa ini dari ketertindasan penjajah. Oleh karenanya, Mas Menteri diharapkan mampu membuat mozaik pendidikan nasional secara komprehensif. Jika hal ini tidak diupayakan dalam peta jalan, berbagai kalangan pun sewajarnya mempertanyakan kapasitas yang dimiliki Mas Menteri dalam melakukan transformasi pendidikan nasional. Jika berbagai langkah kontroversi Mas Menteri tidak pernah surut dalam menakhodai pendidikan nasional, arah pendidikan nasional tidak semakin membaik.

Tentu kita patut prihatin jika arah pendidikan nasional tidak selaras dengan falsafah bangsa dan pendidikan nasional. Semoga kritik peta jalan dan berbagai gebrakan Mas Menteri yang kontroversi segera bisa disudahi agar pendidikan nasional beriringin dengan itikad Presiden Jokowi dengan Revolusi Mental dan mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045 yang seharusnya panen SDM dan hasilnya surplus.

Oleh karena itu, perlu dikawal dan dikritisi Peta Jalan Pendidikan yang telah bergulir dan dipastikan. Peta jalan tersebut diharapkan mampu menjadi arah pendidikan hingga 2035. (*)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

PP 57/2021

Fajar Pertama Bulan Ramadan

Elegi Lembah Pujian

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
52FollowersFollow