Monday, October 25, 2021
spot_img
BerandaGagasan Ilmiah PopulerNiat Baik Belum Tentu Berhasil Baik, Jika Caranya Buruk

Niat Baik Belum Tentu Berhasil Baik, Jika Caranya Buruk

Oleh Iis Isnaeni Nurwanty, S.H.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Suyanto.id–Peraturan terkait pembatasan akibat wabah Covid-19 (PSBB) yang telah disahkan (legitimatif) Juli 2021 mengundang berbagai respons dari setiap elemen masyarakat. Aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan ini terkesan sangat tergesa-gesa diterapkan, terbukti dari beragamnya respons kritis yang muncul dan menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat.

Nawaitu pemerintah terkait pembuatan peraturan PSBB ini sesungguhnya bagus, tetapi asbabun nuzulnya masih dapat menjadi bahan perdebatan, setidaknya dalam mengintegrasi peraturan yang satu dengan yang lain karena, faktanya memang saat ini di Indonesia kasus Covid-19 kian meningkat–ketika artikel ini ditulis–ditambah permasalahan lainnya, misalnya dari mulai sulitnya mendapatkan ruangan di rumah sakit, sulitnya mendapatkan tabung oksigen, banyaknya penutupan fasilitas kesehatan akibat pasien covid, hingga banyaknya pengangguran serta harga obat-obatan yang semain naik.

Kita mengingat kepada sebuah pepatah, “sebuah niat baik belum tentu berhasil baik, jika caranya tidak baik”. PSBB yang terkesan kilat ini membuat masyarakat mempertanyakan “caranya” yang dianggap tidak baik, yaitu kurang memikirkan keberadaan masyarakat yang kesulitan mendapat penghasilan akibat PSBB. Berapa pun juga, lama waktu PSBB tidaklah akan menjadi persoalan jika caranya memanglah tepat karena sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa setiap warga negara harus mengikuti peraturan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah mengalami mismanajemen, terlihat pada banyaknya perubahan nama peraturan pembatasan dalam pencegahan penularan Covid-19, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PSBB Ketat, PSBB Transisi 2, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga saat ini PPKM yang memakai sistematika level. Disorientasi pemerintah gagal membaca suasana hati rakyat karena terjadi miskomunikasi, tujuan penyelamatan rakyat kemudian dianggap tidaklah tepat.

Target utama pemerintah pada masa ini seharusnya lebih mengutamakan ke arah kesehatan dengan menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya dari segi pangannya juga, walaupun pemerintah selalu berkilah dengan PSBB, maka warga negara akan lebih terjamin keselamatannya. Wajar jika kemudian respons kritis banyak menyerang pemerintah akibat aturan ini, pemahaman masyarakat sangat mendasar, bahkan tidak perlu pemahaman ilmu hermeneutik seharusnya pemerintah bisa mengerti.

Banyaknya aspirasi yang masyarakat ungkapkan, juga kaum intelektual, lantas tidak menjadikan pemerintah mendengar apa yang ada di hati rakyat. Hal yang terjadi justru seolah tidak mendengar. Pemerintah semestinya memahami hermeneutik (seni memahami) dalam sebuah kemampuan untuk memahami untuk melaksanakan politik hukum negara.

Anggota DPR juga bukan lagi menjadi wakil rakyat dengan sikapnya yang seakan tidak memahami. Padahal dalam ilmu hermeneutik, kemampuan memahami ini merupakan sebuah bakat dasariah manusia, sesuatu ini untuk menjaga situasi di sekitarnya melalui sebuah bahasa dan percakapan.

Penolakan masyarakat terhadap aturan ini terlihat jelas. Tanpa ilmu hermeneutik, hal itu sudah terlihat. Sikap yang representative mewakili rakyat dalam masa pandemi Covid-19 yang berbicara di berbagai media untuk mengungkapkan aspirasi ketidaksetujuannya hanya dianggap lewat begitu saja, tidak ada jawaban lain selain kata tidak, bahkan kalimat tunggu pun tidak ada terucap, yang lebih parah, dana bansos Covid-19 justru di korupsi. Keputusasaan masyarakat kini makin besar, hingga mereka tidak mampu lagi untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kaum intelektual kini sudah tidak yakin bahwa negara ini memang negara demokrasi, tidak terlihat lagi penerapan sila ke-4 Pancasila.

Pelaksanaan pembatasan yang dilakukan pemerintah justru membuat masyarakat menjadi semakin bimbang dan kesulitan, Respons-respons kritis analisis berbagai kajian yang mendelegasi reaksi masyarakat ini tidaklah berlebihan, seperti pepatah Jerman, das kommt immer darauf an, ‘sesuatu selalu bersifat timbal balik atau resiprositas antara masyarakat dan pemerintah harus lebih tinggi’.

Masyarakat tidak akan bereaksi negatif jika memang pemerintah melaksanakan aturan main yang tepat. Seberapa banyak pemerintah berkilah bahwa aturan ini demi kebaikan, masyarakat tidak akan mempercayainya. Perkataan yang kini selalu terngiang yakni jika masyarakat maka akan dilakukan penegakan oleh aparat yang berwenang, membuat hati masyarakat seolah patah. Pemerintah nampaknya ingin terkesan baik, tapi dalam hal ini justru menunjukan hal berlawanan. Membawa persoalan ini ke para penegak hukum kini bukanlah solusi, karena di sini masyarakat telah kehilangan rasa percayanya.

Bahwa di dalam relasi pemerintah dan masyarakat harus terjalin suatu komunikasi yang kontrustif di mana harus terjadi keseimbangan dari sisi pemerintah maupun masyarakat, sehingga tidak menyebabkan public distrust sebab dalam penanganan Covid 19 ini sudah mengisyaratkan adanya degradasi terhadap public trust. Perlu diingat, ketika kepercayaan masyarakat menurun atau terdegradasi, maka akan menimbulkan ancaman disorientasi, distrust, dan disopinion yang apabila tidak ada tindakan akan melahirkan respons keras dari masyarakat. Agar ketiga hal ini tidak terjadi, hendaknya diantisipasi dengan berusaha memahami rasa keadilan di masyarakat sehingga segala sesuatu yang dilakukan menjadi cantik, indah, dan berpihak kepada rakyat.

Pemerintah terlihat gagal memaknai kata demokrasi yang didengungkan masyarakat dari hati yang terdalam, melalui kata-kata “ah hanya demonstrasi”. Kesan yang terlihat justru ingin memonopoli bahkan menggunakan pers untuk memasang kacamata kuda di mata dan telinga rakyat agar melihat lurus ke pemerintah. Identikan demonstrasi sebagai tindakan anarki, konstrusksi pemahaman kekuasaan anarki adalah merusak, melepaskan atau meniadakan kekuasaan yang memaksa. Tafsir memahami kini malah seolah memaksa masyarakat untuk mengikuti sajalah apa yang mereka inginkan.

Otoritas negara terkesan hanya memproteksi kepentingan penguasa dengan melakukan pembelaan yang sering kali tanpa menunjukan fakta, bahwa yang tersebar di media sosial adalah hoaks dan berdasarkan ini adalah ini sesuai ini. Penerapan aturan pembatasan sebetulnya akan terlaksana dengan baik, jika memang pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat-masyarakat yang kesulitan, terutama dalam hal ekonomi. (*)

spot_img

1 KOMENTAR

  1. Dalam mengambil sebuah keputusan kita harus memikirkan dampak kedepannya akan bagaimana. Karena keputusan yang diambil secara tergesa-gesa belum tentu akan berakhir baik, meskipun tujuannya adalah baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
59FollowersFollow