Monday, November 30, 2020
Beranda Ekonomi dan Bisnis Omnibus Law Cipta Kerja: Tinjauan Kritis

Omnibus Law Cipta Kerja: Tinjauan Kritis

Rita Eny Purwanti, S.Pd., M.Si.
Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi USD dan Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Pengesahan Omnibus Law sarat dengan berbagai persoalan. Gejolak demo timbul di hampir setiap kota besar di Indonesia. Pembicaraan tentangnya pun masih berlanjut terus. Sebenarnya ada apa dengan Omnibus Law?

Apa tujuan Omnibus Law?

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tujuan Omnibus Law untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah (money.kompas.com).

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, diperlukan pemangkasan regulasi atau aturan di dalam negeri agar iklim investasi di dalam negeri menarik. Dengan demikian diperkenalkan undang-undang cipta kerja yang mengubah atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Revisi dilakukan untuk beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi.



Sebagiamana Menkeu dan Menko Perekonomian, Ketua DPR RI juga menilai positif keberadaan UU Cipta Kerja. Puan Maharani menyatakan, UU ini akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik (Tribun Timur, 13 Oktober 2020). Tentu tujuan UU Cipta Kerja sangat bagus, hanya ada banyak hal yang perlu dicermati dalam proses penyusunan hingga pengesahannya.

Bagaimana proses pembentukan undang-undang?

Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pada Pasal 16–23, Pasal 43–51 dan Pasal 65–74. Berdasar ketentuan tersebut, proses pembentukan sebuah undang-undang adalah sebagai berikut (hukumonline.com).

  1. Sebuah RUU bisa berasal dari presiden, DPR, atau DPD.
  2. RUU yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
  3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu lima tahun.
  4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
  5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
  6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan, atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
  7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
  8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
  9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
  10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
  11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selain itu, pada Bab II Pasal 5 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

  1. kejelasan tujuan
  2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
  3. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
  4. dapat dilaksanakan
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan
  6. kejelasan rumusan, dan
  7. keterbukaan.

Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

  1. pengayoman
  2. kemanusiaan
  3. kebangsaan
  4. kekeluargaan
  5. kenusantaraan
  6. Bhinneka Tunggal Ika
  7. keadilan
  8. kesamaan dalam hokum dan pemerintahan
  9. ketertiban dan kepastian hukum, serta
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Apakah tahap-tahap dam asas-asas dalam pembentukan undang-undang sudah terpenuhi?  

Menurut Anggota Fraksi Golkar di DPR RI, Maman Abdurahman, proses pembentukan dan pembahasan RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan berliku sejak muncul pertama kali pada 20 Februari 2020 hingga diketok pada 5 Oktober 2020 di Gedung Parlemen. Dalam proses pembentukannya, pemerintah sudah mengundang dan bertemu dengan stakeholder. Khusus untuk stakeholders perburuhan, Presiden Joko Widodo sudah dua kali bertemu dengan perwakilan pekerja atau buruh.

Pada tingkat menteri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menggelar beberapa kali pertemuan, di antaranya tiga pertemuan dengan buruh. Hal yang sama dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah melakukan tiga pertemuan dengan buruh. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah melakukan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali.

Adanya anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan pembahasan RUU Cipta Kerja adalah tidak benar. Sepanjang pembahasan sendiri juga sudah dilakukan rapat di Baleg sebanyak 64 kali. Rapat-rapat tersebut direkam dan disebarluaskan secara digital melalui berbagai media, termasuk media sosial yakni YouTube dan Facebook.

Menurut Maman Abdurahman, semua proses tersebut membuktikan jika pertemuan dan rapat yang digelar berlangsung secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Semua jejak digitalnya ada sehingga bisa dilacak. Bahkan, dari masing-masing Fraksi di DPR juga sudah menggelar rapat dengar pendapat, seperti yang dilakukan dengan perwakilan buruh pada Februari–Maret 2020.

Dari RDP dan pertemuan lainnya, muncul 7197 daftar inventaris masalah menyangkut 15 bab dan 185 pasal. Dari situ akhirnya disetujui menjadi 15 bab dan 175 pasal karena terdapat beberapa pasal yang dikeluarkan dari RUU. Jadi, pemerintah dan DPR sudah menggelar pertemuan dan banyak mendengarkan masukan bahkan kritik dan masukan itu dipenuhi (cnbcindonesia.com).

Apa yang sebenarnya menjadi masalah?

Pertama, pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa proses pembentukan hingga pengesahannya sudah melalui proses berdialog dengan stakeholder dan perwakilan buruh sudah dilakukan berkali-kali. Setiap pertemuan dilakukan secara terbuka tidak dipercaya oleh publik (yang kritis). Publik menangkap kesan bahwa proses cenderung ditutupi, tidak transparan, dan tidak ada uji publik. Pengesahan terkesan sangat tergesa-gesa, tidak cermat, dan gegabah. Belum semua undang-undang diselesaikan, namun palu sudah diketok.

Publik sebenarnya paham, bahwa UU ini memuat sangat banyak pasal yang tentunya butuh waktu yang cukup panjang untuk mempelajari, mencermati, dan kemudian memperbaikinya. Jangan sampai karena terdesak dan mungkin ada tekanan, kemudian cenderung mengesahkan saja. Kekurangcermatan dalam membentuk undang-undang berdampak fatal karena menyangkut kepentingan publik.

Baca juga:   Demokrasi ala Democrazy

Kedua, pemerintah berdalih bahwa UU Cipta Kerja ini mendesak disahkan agar investasi di Indonesia meningkat. Padahal, realisasi investasi Indonesia pada 2019 sebesar Rp809,6 triliun. Angka ini melampaui target, yaitu sebesar Rp792 triliun. Selama 5 tahun, realisasi investasi Indonesia naik hingga 48,4% dari realisasi 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun (databoks.katadata.co.id).

Meskipun realisasi investasi naik (sudah tinggi), namun perekonomian Indonesia sampai saat ini tidak efisien karena tingginya biaya berinvestasi (tingginya KKN). Ini terlihat dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cukup tinggi. Sejak tahun 2011 hingga 2015, terjadi kenaikan rasio ICOR secara konsisten dan sempat mengalami perbaikan di tahun 2016 dan secara bertahap hingga tahun 2018. Namun, tahun 2019, skor ICOR yang dimiliki Indonesia kembali memburuk setelah mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2018. Tahun 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,77 yang lebih buruk dari tahun 2018 yaitu sebesar 6,44. ICOR tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada kisaran angka ideal sebesar 3% (cnbcindonesia.com).

Dengan demikian, akar masalahnya bukan tingkat investasi, namun bagaimana perekonomian mencapai efisiensi dan tidak berbiaya tinggi. Tentu salah satu jawabannya adalah dengan memangkas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jadi, kurang tepat kalau UU Cipta Kerja ini dibuat dengan tujuan meningkatkan investasi.

Ketiga, saling melempar tuduhan adanya hoax. Pemerintah menuding media sosial melemparkan hoax terkait UU Cipta Kerja sehingga memicu derasnya gelombang aksi demo di sebagian wilayah Indonesia. Sebenarnya apa yang menjadi hoax? Publik tidak melihat seperti apa isi UU Cipta Kerja yang telah disahkan, maka menjadi logis andai kemudian publik cenderung hanya membaca dan mengetahui isi UU tersebut dari media sosial. Di era Revolusi Industri 4.0 yang menjadikan segala sesuatu mudah untuk dapat dilihat secara terbuka ini, sudah sepantasnya jika berbagai proses dan hasilnya juga dikomunikasikan dan disosialisasikan secara terbuka dan jelas.

Baca juga:   UU Cipta Kerja, Cilaka atau Celaka bagi Dunia Pendidikan?

Keempat, adanya sejumlah potensi masalah dalam UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan buruh, antara lain (katadata.co.id):

    1. pesangon pekerja berkurang. Ini karena dalam aturan tersebut, uang pesangon maksimal hanya dibayar 19 kali oleh pengusaha dan sisanya lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebelumnya uang pisah kerja yang diberikan bisa mencapai 32 kali.
    2. Ketiadaan Upah Minimum Sektoral dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan memukul buruh otomotif dan pertambangan yang memiliki upah tinggi. Selain itu adanya penghitungan gaji berbasis Upah Minimum Provinsi menimbulkan kecurigaan para pekerja.
    3. perubahan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan memungkinkan adanya pembayaran upah menjadi per jam bukan per bulan. Dalam UU Ketenagakerjaan, ada 11 faktor yang jadi basis penghitungan upah. Angkanya berkurang menjadi tujuh dalam UU Cipta Kerja.
    4. Tak ada pemberian cuti panjang selama dua bulan bagi buruh yang bekerja enam tahun. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2), pemberian hak cuti ini diatur dengan jelas.
    5. Tak ada pembatasan dalam jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan pekerja alih daya (outsourcing). Padahal dalam Pasal 65 UU Ketenagakerjaan, outsourcing hanya dibatasi di lima jenis pekerjaan.
    6. Omnibus Law tak mengatur batasan durasi kontrak pekerja. Hal ini membuka celah adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berlaku seumur hidup. Jika ini diterapkan, maka buruh tak memiliki harapan diangkat menjadi karyawan tetap
    7. Dalam Pasal 154A UU Cipta Kerja ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dengan mudah dilakukan dengan alasan efisiensi. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan karena pengetatan hanya bisa dijalankan kalau perusahaan tutup permanen.
    8. Ada potensi sulitnya buruh mendapatkan jaminan sosial bagi karyawan outsourcing dan karyawan kontrak. Dalam UU Cipta Kerja, jaminan sosial bagi dua jenis pekerjaan ini tak disebut spesifik.
    9. Omnibus Law dianggap buruh menghilangkan kewajiban TKA memiliki izin tertulis menteri atau pejabat terkait. Dalam Pasal 42, pemberi kerja hanya perlu memiliki pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Hal ini memudahkan pekerja asing masuk RI.
    10. Isu ancaman PHK bagi buruh yang protes disebutnya bisa saja terjadi. Ini mengingat ada potensi lebih banyak buruh alih daya dan kontrak akibat diatur pemerintah lewat Omnibus Law.
    11. Penerapan jam kerja fleksibel bisa mengakibatkan buruh bekerja pada tanggal merah. Dalam Pasal 77, ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Beleid ini sebenarnya tidak berubah dari UU Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, karena ada hal-hal yang berpotensi menjadi masalah, maka pembentukam Undang-Undang Cipta Kerja ini menyimpang dari Pasal 5 dan 6 UURI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu terkait kejelasan rumusan, keterbukaan, pengayoman, kemanusiaan, serta ketertiban, dan kepastian hukum.

Penutup

Pemerintah sepertinya kurang mau belajar dari pengalaman, bahwa terkait kebijakan publik yang tidak jelas dan kurang terbuka prosesnya, namun segera disahkan akan memicu gelombang demo, yang bukan tidak mungkin ditunggangi kepentingan-kepentingan lain. Demo yang terjadi serempak dan bersifat anarkhis merugikan kita semua, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Pendemo tidak lagi peduli dengan protokol kesehatan yang selama ini harus kita jaga bersama. Pendemo (baca: pendemo sejati) yang berdesak-desakan tanpa jarak aman tidak dapat disalahkan begitu saja karena mereka memperjuangkan sesuatu yang tidak jelas, namun tidak juga bisa dibenarkan di tengan pandemi ini. Ataukah barangkali pemerintah memprediksi bahwa tidak akan ada demo-demo besar karena sedang di masa pandemi?

Pelanggaran protokol kesehatan juga berdampak besar bagi negeri ini. Kalau angka penderita Covid-19 masih naik, tentunya berdampak buruk pada kesehatan dan juga pada sektor ekonomi.

Menjadi refleksi kita bersama bahwa sebenarnya di negeri ini pemerintah harus lebih bijaksana dalam melangkah dan mengambil keputusan yang berdampak besar pada publik. Tindakan yang cenderung tergesa-gesa dan ceroboh akan sangat merugikan bagi bangsa kita sendiri. Masyarakat kita belum semua dapat bersikap cerdas dalam menghadapi masalah, masih banyak yang mudah terhasut dan tidak proporsional dalam bertindak.

Seharusnya semua saling peduli dan melepas kepentingan, mengasah pikir dan rasa dengan seimbang, sehingga tercipta keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk pembentukan undang-undang harus mengedepankan tahapan-tahapan serta berbagai asas yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (*)

SebelumnyaUdan Sore
BerikutnyaPuisi Pemuda

8 KOMENTAR

  1. Jadi paham krn dijelaskan dg runut…sy sbg rakyat jelata cuma berharap angka pengangguran menurun, investasi lancar, bnyk lapangan kerja, rakyat Indonesia makmur….gak ada demo anarkis, gak ada permusuhan, dan gak ada kebencian….

    • Banyak terimakasih Pak Tatang, semoga harapan kita semua sebagai rakyat jelata terwujud ya,aman damai, sejahtera, mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

  2. Tulisan yang bagus dan disajikan dalam analisis kritis. Semoga tulisan berikutnya turut mengupas aspek pendidikan yang juga tercakup dalam Onmibus Law ini, terutama pada pasal 62 dst.

  3. Pasal 62 RUU Omnibus Law menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal wajib mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, meliputi; Isi Pendidikan, Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik. Ini ya pak Yoni,,, baiklah besuk kita kritisi bersama, terimakasih atas tanggapannya

  4. Terima kasih atas tulisan yang sangat baik, Ibu Rita. Berarti terdapat ambiguitas dalam melihat problem root nya yg mana sebenarnya adalah inefisiensi investasi, ya. Disertai dengan proses pembentukan yang tidak sesuai dengan peraturan menyebabkan Omnibuslaw menjadi bias dr tujuan baiknya.
    Matur nuwun.

  5. Betul Ibu Pramudita, untuk ekonomi sebenarnya root problemnya adlah inefisiensi karena ekonomi berbiaya tinggi, yang menjadi pemicunya adalah KKN. Hal itu nampak dari ICOR Indonesia yang tinggi, 2 kalinya ICOR negara peer nya. Sedang untuk pembentukan undang-undang saya rasa belum semua prosedur dan asas dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Indonesia Tanah Air Beta

Ibuku, Guruku

Catatan Seorang Guru

4

Fragmen Pohon dan Rimba

Komentar Terbaru

Sedang Populer

Catatan Seorang Guru

Fragmen Pohon dan Rimba

Pendidikan pun Butuh Sentuhan

1,071FansLike
45FollowersFollow