Sunday, November 1, 2020
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Penghapusan UN: Sebuah Refleksi Kualitas Sekolah

Penghapusan UN: Sebuah Refleksi Kualitas Sekolah

Rita Eny Purwanti, S.Pd., M.Si.
Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi USD dan Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  

Suyanto.id–Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) yang sudah diselenggarakan selama 70 tahun menjadi sebuah lompatan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Akankah peniadaan UN tidak bertendensi menurunkan kualitas peserta didik? Seperti apakah wajah pendidikan Indonesia ke depan? Apakah dengan meniadakan UN dan mengganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) akan dapat meningkatkan peringkat Indonesia untuk PISA?

Untuk dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bukan hanya dengan mengubah alat evaluasi, tetapi yang lebih substantif adalah content pembelajaran serta prosesnya. Sejauh ini, belum semua sekolah di Indonesia melakukan perubahan pada proses pembelajaran menjelang diberlakukannya AKM dan SK tahun depan (2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sepertinya belum secara intensif dan masif mempersiapkan instrumen yang valid dan reliabel untuk AKM dan SK.



Akankah AKM dan SK menjadi semacam trial and error lagi bagi dunia pendidikan? Rasanya miris mencermati dunia pendidikan di Indonesia selama ini yang lebih cenderung menjadikan peserta didik sebagai korban, ibaratnya menjadi kelinci percobaan para petinggi yang barangkali terbius oleh arogansi untuk mencipta suatu perubahan pada eranya. Sepertinya kebijakan yang mestinya dibuat dengan memperhatikan subjek didik dan dampaknya secara luas terabaikan.

Persoalan rendahnya peringkat Indonesia dalam PISA, perlu dicari akar masalahnya, apakah materi pembelajaran di sekolah tidak relevan dengan materi dalam PISA atau sebab yang lain. Jangan sampai serta-merta mengganti alat evaluasi sementara akar masalahnya belum ditemukan.

Hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah efektivitas penggantian UN. Andai AKM mau diterapkan, maka seharusnya minimal satu tahun sebelumnya, kerangka, aturan, alat evaluasi, dan berbagai instrumen yang dibutuhkan sudah siap untuk disosialisasikan pada sekolah, guru, dan peserta didik. Demikian juga dengan survei karakter, harus jelas instrumennya. Tidak mudah untuk melakukan survei karakter pada peserta didik. Agar optimal dapat melihat perkembangan karakter siswa, pengamatan harus dilakukan sejak awal peserta didik masuk ke sekolah, selajutnya dimonitor perkembangannya. Terlebih, sejak Maret 2020 pandemi melanda dunia, termasuk Indonesia, pembelajaran hampir sepenuhnya secara online (daring). Dapatkah guru melakukan survei karakter anak secara efektif?

Terkait UN yang akan ditiadakan, ada kecenderungan akan mengurangi motivasi belajar peserta didik. Tanpa UN, siswa, guru, dan orang tua tentu lebih santai dan tidak cemas. Bukankah kecemasan yang wajar dan proposional justru memacu untuk menuju keberhasilan? Tanpa kecemasan sama sekali, sangat mungkin seseorang kurang optimal dalam berusaha.

Baca juga:   Menyoal Pelaksanaan AKM dan SK pada Masa Pandemi

Memang masih ada yang namanya penilaian dari sekolah. Akan tetapi, jika kelulusan siswa hanya ditentukan oleh variabel tunggal dari internal sekolah, apakah semua sekolah sudah terstandar? Angka prestasi peserta didik dari suatu sekolah akan berbeda maknanya dengan sekolah lain, ada kecenderungan guru  yang memberi nilai murah dan ada yang mahal. Dengan perolehan angka yang sama yang didapat siswa, pada beberapa sekolah tidak memberi makna yang sama.

Persoalan juga muncul terkait seleksi ke jenjang berikutnya. Apakah untuk masuk pada jenjang pendidikan berikutnya dengan sistem zonasi murni? Perlu kita pikirkan bersama, bahwa belum semua sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang sama, berbeda dengan negara maju yang memang semua sekolah sudah terstandar. Kalau menggunakan sistem zonasi murni, ada kecenderungan peserta didik semakin santai, kurang gigih belajar, dan mengurangi semangat kompetisi sehat. Andai kebijakan ini serta-merta diterapkan tanpa mau mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya apakah kualitas lulusan sekolah di masa depan, tidakkah hal ini akan mengalami kemunduran?

Di samping itu, tanpa UN, tak ada lagi ukuran yang relatif representatif untuk melihat posisi suatu sekolah dibandingkan sekolah lain pada suatu kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Akankan wajah pendidikan di Indonesia semakin carut-marut? Jika kebijakan meniadakan UN karena alasan terkait pelaksanaan UN yang masih ada kecurangan, yang perlu diperbaiki adalah sistem dan mekanisnya.

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, jika pemerintah ingin menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0, di mana kemampuan literasi dan numerik sangat dibutuhkan, AKM dan Survei Karakter baik dilakukan di pertengahan setiap jenjang pendidikan. Sangat penting untuk penyiapkan instrumen sebelum diberlakukan sehingga peserta didik, guru, dan manajemen sekolah dapat menyesuaikan.

Selain itu, UN pun tetap dilaksanakan pada setiap akhir jenjang pendidikan. UN bukan menjadi variabel tunggal penentu kelulusan, tetapi UN menjadi salah satu faktor yang menentukan kelulusan siswa. UN juga menjadi salah satu alat evaluasi bagi sekolah untuk mengetahui di mana posisinya dan sekolah dapat melakukan follow up untuk perbaikan.

Kiranya menjadi sebuah refleksi bersama untuk menjadikan pendidikan di negeri ini sungguh berpihak pada subjek didik dan bukan menjadi sebuah arena untuk kepentingan lain. (*)

20 KOMENTAR

  1. Sejauh pendidikan dikembalikan pada hakekatnya, yaitu pemfasilitasian ilmu, nilai2, dan karakter, model pengukuran apapun tetap bisa diterima. Namun, jika pendidikan hanya sekedar dijadikan tolok ukur keberhasilan siswa dari sisi penguasaan aspek kognitif yg dihitung dg angka, maka penghapusan un bisa dimaklumi

    • Terimakasih Pak Tatang, idealnya pendidikan adalah untuk membentuk manusia utuh (karakter, pengetahuan, dan ketrampilan). Menurut saya aspek utama adalah karakter, namun hingga saat ini sepertinya pendidikan di Indonesia belum berhasil mendidik karakter bangsa,, contoh sederhanaya mayoritas koruptor berpendidikan tinggi, kasus intoleransi, kecenderungan maraknya feodalisme dalam struktur kepemimpinan, dll yang masih sangat panjang kalau mau diurai. Dalam konteks ini, sebenarnya saya lebih menyoroti dalam aspek pengambilam keputusan di bidang pendidikan, sepertinya kurang dipikirkan dengan matang, menggulirkan hal baru tanpa konsep dan planning yang matang. Mas Nadiem punya cita2 besar untuk menaikkan peringkat Indonesia dalam PISA ( dari peringkat 10 besar di bawah menuju peringkat menengah),,, suatu cita2 yang mulia, tapi harus dicari formula yang tepat. Terkait penghapusan UN, sebenarnya mas Nadiem sudah diingatkan oleh beberapa tokoh besar . UN memang lebih mengukur aspek kognitif, tetapi aspek ini menurut saya tetap perlu ada, bukan sebagai penentu tunggal kelulusan. Kalau tidak ada Ujian akhir yang terstandar, seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya rasanya jauh dari rasa berkeadilan ( system zonasi di Indonesia masih menyisakan banyak perso alan )

  2. Setuju dengan pendapat diatas, bahwa tidak semua sekolah memiliki kualitas dan standar yang sama. Menurut saya, penghapusan UN tidaklah terlalu menjadi masalah asalkan pengganti UN nya disesuaikan dengan standar kelulusan yang baik agar siswa yang lulus benar-benar menjadi lulusan yang memiliki kualitas yang baik.

  3. Sepakat bu Desy, nah seperti apakah pengganti UN ? kalau sudah ada yang lebih baik, melalui pengkajian yang mendalam, valid dan reliabel tntunya baik . namun jika belum ada, maka mestinya jangan langsung dihapus. AKM dan SK yang diwacanakan dilaksanakan di pertengahan jenjang pendidikan yang bertujuan untuk menilai proses dan kemudian ada kesempatan diperbaiki tentu baik adanya, namun juga perlu penyiapan yang memadai.

  4. Profisiat Ibu Rita untuk tulisannya yang menarik. Beberapa catatan dari saya:
    Pertama, persoalan pertama dan utama pendidikan nasional bukanlah soal evaluasi pada akhir jenjang pendidikan apapun bentuknya. Persoalan utama pendidikan nasional, menurut saya, adalah ketidakmampuan negara menyediakan layanan pendidikan dan akses terhadap layanan pendidikan secara merata bagi seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke. Ketersediaan sarana pendidikan (gedung yang layak, sumber belajar, dll) saja masih sangat timpang antar daerah, apalagi menyoal ketersediaan dan kualitas guru, dll. Sulit kiranya menjelaskan bagaimana melaksanakan suatu evaluasi pendidikan secara nasional (UN), sementara peserta didik mendapatkan layanan yang tidak sama/tidak seimbang. Ibaratnya begini, ada 2 orang anak diminta beradu cepat menangkap kucing hitam dalam kegelapan, yang satu dibekali senter tetapi yang satunya tanpa dibekali alat apapun.
    Kedua, dulu UN dijadikan satu-satunya penentu kelulusan. Namun lucunya, standar kelulusan beberapa kali diturunkan dan bukan dinaikan, harapannya agar peserta didik dapat memenuhinya (misal kasus pada mata pelajaran matematika). Di beberapa tahun terakhir redaksinya juga diubah menjadi “bukan satu-satunya penentu kelulusan” + UN ditegaskan sebagai alat pemetaan pendidikan. Pertanyaan kita, sudah berapa tahun UN dijalankan? Peta pendidikan macam apa yang sudah dapat dibuat? Apakah peta sudah digunakan untuk menunjukkan arah langkah dan tindakan yang perlu diambil? Apakah tujuan negara, yaitu “mencerdaskan (dalam segala aspek) kehidupan bangsa” sudah tercapai setelahnya? Artinya, jika memang yang lalu saja tidak memiliki banyak manfaat yang diperoleh akibat tidak ada aksi yang jelas, mengapa perlu diteruskan, apakah belum cukup. Atau jangan-jangan ini proyek besar bagi sebagian kecil orang. Lagian sisi yang ditembak juga hanya sisi kognitif semata. Andai Bapak Pendidikan Nasional – Ki Hajar Dewantara – masih hidup mungkin beliau akan geleng-geleng kepala melihat carut marut praktik & evaluasi pendidikan nasional.
    Ketiga, saya lebih sepakat UN bukan sebagai ukuran penentu kelulusan (berapapun ukuran %-nya) atau standarisasi lulusan peserta didik, tetapi standarisasi bagi guru. Sejak diberlakukan UN, pemerintah semestinya sudah dapat melakukan standarisasi guru secara nasional. Masih teringat saya akan ungkapan Yohanes Surya, seorang yang melakukan pendampingan belajar bagi anak-anak Papua dan juga pendamping anak-anak yang ikut olimpiade internasional, dalam sebuah wawancara yang dimuat di majalah Kartini. Dia mengatakan begini, tidak ada anak bodoh, yang ada hanyalah anak-anak yang tidak mendapatkan pendamping belajar yang tepat. Anak-anak bukanlah orang yang sudah mandiri belajar, mereka butuh pendampingan. Bagaimanapun guru memegang peran sangat penting untuk keberhasilan belajar anak. Jadi jika hasil UN anak-anak buruk, faktor gurulah yang pertama perlu ditembak, yang kedua fasilitas belajar di sekolah yang perlu dibenahi. Guru-guru yang hasil UN murid-muridnya buruk perlu dididik dan dilatih secara benar, jika tidak berkembang ya diberhentikan saja dan diganti yang baru yang lebih berkualitas. Sayangnya, diklat-diklat guru atau semacamnya yang saat ini berjalan cenderung hanya untuk memenuhi aspek formalitas dibanding peningkatan kualitas guru yang memiliki dampak nyata. Jadi wajar jika peserta didik hanya mampu mengerjakan soal LOTs dan tidak mampu untuk soal HOTs. Oleh sebab di hampir semua sekolah, peserta didik itu diajari LOTs selama pembelajarannya, masak mereka lalu di tes HOTs (semacam PISA) ya pasti jebloklah hasilnya. Maka, benarlah kata orang bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil pendidikan. Proses pendidikan yang baik akan membuahkan hasil pendidikan yang baik.

    • Terimakasih Pak Saptono , hasil UN memang dapat dijadikan salah satu tolok ukur untuk menilai guru dan sekolah, namun menurut pendapat saya masih juga diperlukan untuk alat ukur kelulusan siswa . Pendapat saya ini berdasarkan beberapa hasil penelitian yang saya temukan (tidak saya sertakan di tulisan di atas). Misal : penelitian dari Nursyam dengan judul ” EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH” yang menyatakan bahwa asas manfaat sudah tercapai dengan baik, untuk menigkatkan kualitas siswa dan guru.keluaran dari setiap sekolah yang ada di Kota
      Palu maupun kompetensi tenaga pendidik yang ada Juga penelitian oleh Muhammad Bagus Nugroho dengan judul ” POLA PERILAKU SISWA DALAM MENGHADAPI UJIAN NASIONAL (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 BOYOLAL) ” yang menyatakan bahwa komponen konatif siswa berperilaku lebih aktif belajar baik ketika di kelas maupun di luar kelas seperti belajar, ikut les, pemadatan di sekolah, pengaturan jadwal rutinitas. Faktor yang melatarbelakangi perubahan perilaku siswa kelas XII dalam melaksanakan ujian nasional adalah faktor eksternal dan internal, adapun faktor eksternal adalah beberapa hal yang dipengaruh beberapa pihak seperti dari peran guru sebagai pendidik, peran sekolah, peran orang tua. Sedangkan perubahan dari faktor internal yaitu terjadi karena kemampuan siswa dalam memahami materi ajar, selanjutnya pembagian waktu yang oleh siswa sendiri lakuakan yang kaitanya dengan cara pengaturan jadwal kegiatan siswa, dan kemauan siswa memperoleh hasil ujian yang maksimal. Di samping hal itu, ada hal lain yang rasanya tetap menyisakan persoalan terkait PPDB SMP dan SMA. Apakah menggunakan zonasi murni ( tanpa adanya UN)? Kalau menggunakan alat ukur dari hasil rapor misalnya, tentu hasil rapor itu tidak terstandar. Andai menggunakan zonasi murni, apakah tidak melemahkan semangat belajar siswa, karena siswa pasti diterima sesuai dengan zonanya. Untuk PISA, kalau tidak salah, sampel untuk PISA kan random, nah kalau di wilayah Indonesia , andai kebetulan yang terkena random sample adalah sebagian anak2 dari ujung Indonesia atau beberapa wilayah 3T, maka dapat dipahami kalau hasilnya jeblog. Itulah banyak PR bagi kita semua,,, sangat banyak hal yang mesti dipikirkan dan dibenahi bersama.

  5. Pendidikan salah satu tujuan pada awalnya adalah mendewasakan, hal utama untuk dewasa adlh kemandirian. Sayang, pendidikan cenderung pd penguasaan kompetensi/kontent dll dan ketika kompetensi dikuasai maka akan muncul mslh baru jika kompetensi itu tdk dibutuhkan lagi. Berbeda dgn kemandirian, apapun perubahan akan ttp dibutuhkan dan inilah yg utama. Semoga perubahan pendidikan tetap tdk melupakan hal ini…

  6. Selamat buat bu Rita Eny temen seperjuangan kala S1.
    Kurang setuju, karena tidak ada standar nasional yang baku untuk memantau dan megukur kompetensi anak didik di dunia pendidikan Indonesia.
    Kalau berdasarkan nilai dari pihak sekolah, akan terjadi kerancuan nilai sebagai dasar pengukuran kemampuan anak didik. Standar tiap sekolah pasti berbeda.

    • Setuju Bu Tika ( guru teladan yang sangat produktif dan banyak menerima penghargaan),, kalau ada yang kurang terkait kualitas UN dan pelaksanaannya, maka dapat diperbaiki. Untuk menyesuiakan dengan IR 4.0 yang membutuhkan literasi, AKM dapat diwacanakan ( perlu konsep yang matang) dan sosialisasi perlu dilakukan jauh hari. Wacana AKM sebenarnya baik, karena bertujuan melihat proses dan kemudian ada waktu untuk perbaikan sebelum peserta didik berada pada akhir jenjang pendidikan. Namun Ujian Akhir standar tetap penting dan perlu.

  7. Kembalikan UN pada tempatnya,
    Prestasi anak anak di UN menjadi bagian dari Mutu Anak dan Mutu Sekolah. Kalau tiada UN maka mutu suatu sekolah tiada nampak di muka gerbang masuk ya 🙆🏻

  8. selaku guru sosiologi kelas xii,memandang bahwa UN memang masih di rasa perlu ada.mengingat standar kelulusan yang didasarkan pada hasil ujian tersebut bisa dijadikan salah satu dari beberapa alat kompeten ato tidaknya siswa dari aspek kognitif secara nasional.terlepas dari baik buruknya nilai yang diperoleh ya bu.

    • Goalsnya Menteri sangat bagus melakukan assesment di pertengahan setiap jenjang, SD di kelas IV, SMP di Kelas VIII, SMA di kelas XI, jadi akan terjadi deteksi dini bila process belajar/mengajar belum baik yg dibuktikan dari nilai assesmentnya, jadi ada waktu 1 thn lagi utk memperbaiki mana yg kurang. Bila dilakukan diujung jenjang, sdh terlambat, buat si anak dan sekolah untuk memperbaikinya, lulus SMA tetapi dgn hasil jelek karena tdk ada waktu lagi tuk perbaiki, jd klu ada anak msh kurang lebih baik tinggal kelas di kelas 2 daripada tdk lulus diakhir. Jadi intinya, lulus 100% di setiap jenjang, karena sdh difilter di pertengahan. Klu istilah dunia kerja, early detection spy output yg keluar berkwalitas. Toh nilai UN SMA juga tdk dipergunakan sama sekali ke jenjang PT, useless, westing time, westing money. Perkara motivasi belajar anak, tetap akan ada beban klu ngak mau dipertengahan tinggal kelas, jd tetap harus maksimal belajarnya.
      Standar assesment, standard internasional (PISA), jadi kelihatan kwalitas sekolah dan anak didik nantinya. Saya pikir terobosan yg dilakukan mas Menteri sangat brilian,
      Ingat, Rangking Indonesia sangat jauh dibanding negara2 Asean lainnya, bahkan tdk masuk standard minimum. Sebetul metode yg digagas mas menteri, sdh diterapkan beberapa skolah sma swasta favorit, maka tak heran lulusan mereka mendominasi dan berkarakter tapi tetap mengikuti kurikulum pemerintah sebagai syarat. Saya sebagai orangtua yg telah melewati Ebtanas/Nem zaman dulu, tdk ada bedanya dgn skarang namanya saja diganti jadi UN. Masa sih anak kita juga harus mengalami hal yg sama, sementara kwalitasnya makin merosot, jd perlu terobosan baru utk tingkatkan mutu pendidikan Indonesia

      • ASK baik dilaksanakan setelah ada format yang matang, valid dan reliabel. Refleksi untuk Pak Rafli, kalau tidak ada ujian yang terstandar, lalu seleksi asuk SMP dan SMA memakai apa pak? Untuk Ujian akhir SMA, menurut saya dapat digunakan sebagai pendamping hasil UTBK. Jadi misal ada beberapa calon mahasiswa mengikuti UTBK untuk masuk di prodi yang sama, kebetulan memiliki hasil UTBK yang sama persis, maka menurut saya, yang akan terseleksi adalah yang nilai UN nya paling tinggi, sehingga lebih berkeadilan.

  9. Setuju Bu Tika ( guru teladan yang sangat produktif dan banyak menerima penghargaan),, kalau ada yang kurang terkait kualitas UN dan pelaksanaannya, maka dapat diperbaiki. Untuk menyesuiakan dengan IR 4.0 yang membutuhkan literasi, AKM dapat diwacanakan ( perlu konsep yang matang) dan sosialisasi perlu dilakukan jauh hari. Wacana AKM sebenarnya baik, karena bertujuan melihat proses dan kemudian ada waktu untuk perbaikan sebelum peserta didik berada pada akhir jenjang pendidikan. Namun Ujian Akhir standar tetap penting dan perlu.

  10. Ya ini saat kita merenung untuk tidak saling menyalahkan.. Guru masih.. ada kekurangan.. Pemerintah juga.. orang tua.. dan peserta didik.. Jadilah.. Pendidikan dg wajah dan karakter serta budaya Indonesia.. Agar yg mengajar tenang.. Orang tua merasa nyaman.. pemerintah bisa membuat kebijakan yang matang..
    Jangan alergi dengan pelajaran menghafal… Coba sekarang anak smadi tanya ada berapa provinsi di Indonesia… Ayo.. Semangat.. bersama…

  11. UN sbg alat utk mengukur standar kompetensi kognisi siswa menurut saya baek2x saja. Tapi pelaksanaannya yg hrs dievaluasi agar bukan sekedar mjd “proyek” tahunan dan rutinitas belaka.
    Di sisi lain, penting juga dilakukan evaluasi yg mengarah pd pembangunan karakter siswa. Krn faktanya justru sisi karakter ini yg selanjutnya akan menjadi bekal yg sangat berharga utk “menghidupi hidup” mereka kelak.
    Ttg alat utk menentukan diterimanya siswa pd jenjang selanjutnya, saya kira tes masuk yg pernah dibuat s.d. th 80-an perlu mjd pertimbangan. Tes masuk bisa juga menjadi alat ukur kualitas dari sekolah lanjutan tsb.
    Selanjutnya sisi lain yg perlu utk terus ditingkatkan adl kualitas tenaga pengantarnya. Tuntutan perkembangan IT di dunia pendidikan ini hanya bisa diikuti oleh tenaga pengajar yg punya kemampuan beradaptasi dan siap berubah. Jika msh dengan pola lama ya akan segera tergilas zaman, dan siswalah yg mjd korbannya.

    • Teriumakasih Pak August,, untuk pemikiran tes masuk ke jenjang pendidikan berikutnta memakai tes masuk, tentu baik adanya, hanya ada suatu hal sulit dikontrol, yaitu sangat memungkinkannya terjadi suap untuk masuk sekolah-sekolah yang dinilai punya image favorit, lagi-lagi kecenderungan KKN pada dunia pendidikan mincuil ,,,

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Pendidikan yang Memerdekakan

Puisi Pemuda

Udan Sore

3

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,044FansLike
44FollowersFollow
Baca juga:   Menyoal Pelaksanaan AKM dan SK pada Masa Pandemi