Sunday, December 5, 2021
spot_img

PP 57/2021

Oleh Prof. Suyanto, Ph.D.
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Nasional (2019–2023)

Suyanto.id–Dunia pendidikan baru-baru ini mendapatkan dua kado kejut. Kejut pertama berupa penggabungan Kemdikbud dengan Kemenristek. Secara hukum dan politik sudah selesai rapi karena telah disetujui DPR. Meskipun masyarakat masih memiliki pertanyaan, apapun, sudah jadi keputusan. Wajib kita hormati.

Kemudian, kejut kedua, adalah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 pada 31 Maret dalam Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. PP No 57/2021 ini memancing banyak diskusi di media sosial dan media massa. Hampir semua diskursus tentang PP No. 57/ 2021 bernada menolak. Resistensi masyarakat pendidikan cukup tinggi. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menolak dan bahkan mengusulkan untuk dibatalkan. Apa gerangan penyebabnya?

Adalah nomenklatur kurikulum pendidikan tinggi yang tidak menampilkan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Banyak orang terkejut mengapa mata kuliah ideologi dan dasar negara Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari PP No. 57 itu?

Bukankah Pancasila itu sumber segala sumber hukum dan niai-nilai karakter bangsa? Kalau saja Pancasila tidak diajarkan di perguruan tinggi, apa jadinya generasi muda bangsa ini ketika mereka nanti terjun dalam masyarakat dan dunia kerja? Masihkah mereka memiliki pijakan ideologi dan nilai luhur sebagai karakter mereka dalam kehidupan bernegara dan berbangsa?

Kurang lebih begitulah suasana kebatinan para penentang PP No. 57/2021 itu. Suasana kebatinan yang begitu cemas itu akhirnya menggiring proses munculnya resistensi yang diformat dan diviralkan di dunia digital selama dua hari ini. Begitu juga Bahasa Indonesia yang hilang ikut menguatkan suasana kebatinan yang negatif dari masyarakat pendidikan. Sehingga, hal itu menja di katalisator percepatan penolakan terhadap PP tersebut.

Alasannya sangat mendasar. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang mahadahsyat efektivitasnya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang dari Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita sandingkan PP 57 dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, memang nyata benar akan hilangnya nomenklatur mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia itu. Dalam PP 57 2021 Pasal 40 ayat (3), kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. Sebaliknya, dalam UU No. 12 tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), disebutkan dalam Pasal 35: Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewawarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Baca juga:   Pendidikan Karakter Bangsa dan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Abad ke-21

Penyandingan dua regulasi ini wajar mengundang penolakan terhadap PP 57/2021, karena jelas bahwa peraturan pemerintah itu bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi tahun 2012. Sangat bisa dipahamai kalau masyarakat pendidikan menolak dengan lantang, meminta pemerintah merevisi dan bahkan ada yang meminta untuk membatalkannya. Mengapa nomenklatur Mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang di PP 57/2021?

Ternyata PP 57/2021 mengacu UU Sisdiknas, yaitu UU No. 20/2003. Di dalam Sisdiknas komponen kurikulum Pendidikan Nasioanal tidak menyebut Pancasila. Mengapa begitu? Karena suasana kebatinan perumusan UU Sisdiknas menginginkan agar Pancasila tidak dikeramatkan, tidak disakralkan seperti praktik negatif Pancasila pada era Orde Baru. Waktu itu Pancasila lebih banyak digunakan sebagai alat politik untuk menstigmatisasi kelompok yang bersebarangan dengan pemerintah. Alhasil, Pancasila hanya dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kemudian pendulum suasana kebatinan bangsa bergerak ke arah lain. Pancasila dirasa semakin senyap dan menjauh dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika membuat UU Pendidikan Tinggi, DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dalam pasal 35. Sayang, PP 57/2021 terlewat mengangkut pasal itu ke dalamnya. (*)

Tulisan ini terbit pertama kali di Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat edisi 17 April 2021.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Kapuas

0

Makrifat Kematian

0

Komentar Terbaru

Sedang Populer

Pengantar Kepemimpinan

Makrifat Kematian

Kapuas

1,166FansLike
59FollowersFollow