Saturday, April 24, 2021
BerandaPendidikanRoadmap Pendidikan Nasional 2020-2035: Arah Masa Depan Pendidikan Nasional?

Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035: Arah Masa Depan Pendidikan Nasional?

Oleh Abdul Aziz Saefudin
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi saat ini, kita masih limbung dengan arah pendidikan nasional. Padahal, founding fathers telah merumuskan bahwa pendidikan nasional sejatinya untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kebijakan pendidikan nasional seharusnya dapat menginduk dan mengarah pada rumusan tersebut. Akan tetapi, dari bergantinya pemerintahan yang diiringi pergantian posisi di kementerian pendidikan, selalu saja kebijakan pendidikan berganti dan kurang berkesinambungan dengan kebijakan sebelumnya.

Tidak sedikit ahli dan pemerhati pendidikan di Indonesia yang mengkritisi arah pendidikan nasional. Pendidikan nasional dianggap kurang mempunyai tujuan yang terukur, kurang menjawab tantangan zaman, dan kurang memberikan prospek gambaran masa depan bangsa. Memang benar, tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Akan tetapi, tujuan pendidikan nasional tersebut hanya tertulis dan didokumentasi semata. Implementasi dan internalisasinya dalam pendidikan nasional masih belum nampak hasilnya secara optimal apalagi jika dilihat dari problematika pendidikan yang melingkupinya, seperti rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan tinggi, dan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi anak didik di Indonesia hingga krisis moral dan karakter bangsa. Pendidikan nasional kita nampak belum mampu menjawab dan mengatasi segala problematika bangsa yang ada.

Latar Belakang

Untuk menjawab tantangan zaman dan problematika bangsa, sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menyusun draf Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035. Roadmap tersebut dianggap dapat menyempurnakan roadmap pendidikan nasional yang disusun pada tahun 2015 yang hanya berfokus pada kualitas pendidikan berdasarkan input, seperti sarana prasarana pendidikan dan pelatihan guru. Sementara itu, draf roadmap pendidikan yang baru disusun, sepertinya akan lebih fokus pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Mencermati draf yang ada, latar belakang roadmap disusun didasarkan pada tren global yang sedang terjadi, seperti disrupsi teknologi, perubahan sosiokultural, dan perubahan lingkungan/alam. Termasuk di dalamnya, perubahan secara struktural masa depan pembelajaran. Kemudian, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempercepat disrupsi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Lebih lanjut, pendidikan nasional diharapkan dapat membentuk masyarakat yang maju dan kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan tercapainya angka partisipasi siswa yang tinggi, hasil pembelajaran yang berkualitas, dan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif pada setiap jenjang pendidikan. Dalam roadmap yang disusun, setiap faktor tersebut diberikan gambaran dengan melakukan benchmark dengan negara lainnya.

Visi Pendidikan Indonesia 2035

Draf Roadmap Pendidikan Nasional menggariskan bahwa visi pendidikan Indonesia 2035 adalah “membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Visi ini memberikan makna bahwa pelajar Indonesia dapat menjadi pribadi yang unggul, kompeten, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Diharapkan, pendidikan nasional dapat melahirkan pelajar Pancasila sebagai generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman. Dalam draf tersebut disampaikan, pencapaian ini dapat dilakukan dengan kebijakan nasional yang selama ini telah digariskan, yakni kebijakan Merdeka Belajar.

Kebijakan Merdeka Belajar menjadi landasan dalam melaksanakan program pendidikan nasional lainnya, seperti konsep guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Termasuk juga rencana pembangunan platform pendidikan nasional yang dalam hal ini adalah program digitalisasi layanan pendidikan. Tidak ketinggalan juga adalah penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan penilaian agar dapat membentuk peserta didik menjadi pelajar Pancasila yang diidamkan.

Dalam draf tersebut juga diketengahkan rencana capaian program pendidikan untuk lima belas tahun ke depan yang dibagi per lima tahun. Kebijakan yang menjadi sasaran terkategori menjadi empat bagian, yakni (1) kebijakan yang dijalankan pada jenjang sekolah dasar dan menengah, seperti capaian skor PISA, asesmen nasional, sekolah penggerak, dan angka partisipasi kasar. (2) Kebijakan guru dan tenaga kependidikan, seperti guru penggerak, program profesi guru (PPG), dan seleksi pengawas dan pejabat dinas pendidikan. (3) Kebijakan tata kelola pendidikan, misalnya belanja nontunai, anggaran sekolah yang langsung ditransfer, dan kontribusi sektor swasta pada pendidikan. (4) Kebijakan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, seperti angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, keterserapan lulusan di dunia kerja, penghasilan minimum lulusan, tuntutan profesionalisme pendidik, dan pengaturan konsep magang bagi mahasiswa.

Kritik

Draf Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kemendikbud perlu diapresiasi keberadaannya. Kendati demikian, meskipun sebagai roadmap, naskah tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran yang detail arah pendidikan nasional ke depan. Selain itu, roadmap tersebut belum bisa sepenuhnya menjadi panduan dan arah untuk mengatasi segala problematika pendidikan. Selayaknya cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, bahwa pendidikan dapat menjadi jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi capain yang diharapkan. Hal ini seharusnya menjadi pijakan sekaligus tujuan pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang.

Menengok pada draf roadmap yang tersusun, kita dapat mengkritisinya dari sisi landasan pendidikan, seperti landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis kultural, dan landasan sejarah.

Baca juga:   Menelisik Esensi Program Digitalisasi Sekolah

Landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Draf roadmap yang ada belum menyentuh pada landasan filosofis, seperti hakikat keberadaan roadmap pendidikan tersebut. Hal ini belum dijelaskan secara gamblang pada bagian awal munculnya roadmap tersebut. Selayaknya dasar filsafati yang menjadi landasan dalam mengembangkan roadmap menjadi acuan. Kita tahu bahwa filsafat Pancasila sudah menjadi konsensus dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Filsafat Pancasila dapat menjadi acuan dan dasar dalam mengembangkan roadmap pendidikan nasional. Justru sepertinya draf yang tersusun lebih kental dengan nuansa kehidupan bangsa lainnya. Acuannya banyak bersumber dari data yang berasal dari luar negeri, meskipun hal ini tidak salah. Tetapi, acuan dan sumber yang utama tentu akar budaya bangsa kita sendiri.

Baca juga:   Kultur Belajar di Masa Pandemi

Landasan hukum, merupakan landasan yang menjadi dasar hukum dalam mengambil kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan. Draf roadmap pendidikan yang disusun belum mencatumkan dasar hukum pengembangannya. Kita tahu bahwa kita memiliki UUD 1945, termasuk juga UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi acuan dalam penyelenggaran pendidikan nasional. Apakah roadmap yang tersusun sudah sejalan atau belum dengan kedua sumber hukum tersebut? Atau justru sebaliknya? Perlu kita telisik lebih mendalam tentang landasan pengembangan roadmap tersebut.

Landasan sosiologis kultural, merupakan landasan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan budaya. Seperti yang kita tahu, draf roadmap tersebut belum memberikan gambaran yang utuh tentang konsepsi landasan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Kita mempunyai kondisi sosial budaya yang berbeda dengan bangsa lain. Akibatnya, kebijakan pendidikan nasional yang diambil bisa jadi berbeda dengan kebijakan di negara lain. Ciri khas atau karakteristik bangsa Indonesia yang unik tidak sama persis dengan karakteristik bangsa lainnya. Kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia yang multikultur mempunyai dimensi yang khas. Kita punya kearifan lokal (local wisdom) yang sejatinya menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Sepertinya draf yang ada belum menyentuh sisi kearifan lokal bangsa Indonesia. Karenanya, selayaknya pengembangan roadmap pendidikan nasional perlu berlandaskan sosiologis kultural bangsa Indonesia.

Landasan sejarah, merupakan landasan yang akan memberikan arah pendidikan masa depan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa lampau. Draf roadmap tentu harus berpegangan dengan sejarah pendidikan nasional dari masa ke masa. Sejak zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi, pendidikan nasional menelurkan beragam program dan kebijakan nasional. Program dan kebijakan yang lahir tentu mempunyai latar belakang pendorong yang sesuai dengan dinamika pada zamannya. Dengan demikian, penentuan arah dan tujuan pendidikan nasional di masa kini dan masa depan tidak boleh melupakan capaian masa lalu. Seharusnya, kebijakan pendidikan nasional yang lahir merupakan keberlanjutan dari kebijakan pendidikan sebelumnya.

Selain dari sisi landasan pendidikan, draf roadmap pendidikan nasional dapat dikritisi dari sisi teknis implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Roadmap tersebut belum menyebutkan bagaimana mencapai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjalankan program yang digariskan, misalnya pembenahan tata kelola guru. Secara detail belum disebutkan bagaimana teknis untuk membenahi tata kelola guru. Paling tidak, terdapat gambaran secara konseptual langkah pembenahan tata kelola guru. Meskipun hal ini tentu akan diturunkan dalam bentuk buku panduan tersendiri. Tidak hanya tentang tata kelola guru, teknis peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan strategi/program lainnya juga belum tergambarkan dengan jelas.

Optimisme

Menyusun draf roadmap pendidikan nasional tentu lebih sulit dibandingkan mengkritisinya. Tentu hal ini adalah suatu kewajaran karena pendidikan adalah salah satu bidang kehidupan utama yang menentukan nasib bangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Keinginan untuk membenahi carut-marut dan problematika pendidikan nasional dengan adanya pijakan dan arah yang berjenjang merupakan suatu hal yang patut diapresiasi.

Perlu adanya konsensus dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders pendidikan untuk mendukung dan melaksanakan roadmap pendidikan nasional yang nantinya sudah disahkan. Kesinambungan dan keberlanjutan kebijakan pendidikan nasional perlu dijadikan pijakan bersama. Jangan sampai masa depan pendidikan nasional terombang-ambing karena tiadanya panduan yang jelas. Rasa optimisme perlu kita sematkan dan internalisasikan dalam sanubari kita, bahwa pendidikan nasional niscaya dapat mencapai tujuannya.

Semoga penggodokan dan pemantapan draf roadmap pendidikan nasional dapat mengakomodasi kepentingan bangsa. Sehingga roadmap yang tersusun dapat menjadi visi negara ke depan. Siapa pun pemimpin di negeri ini, siapap un juga nakhoda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak mudah untuk mengganti kebijakan pendidikan karena alasan politis dan golongan. Roadmap pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi arah dan pijakan masa depan pendidikan nasional. Semoga pula pendidikan nasional berdasarkan roadmap yang ada mampu melahirkan generasi bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang unggul, kompeten, pembelajar sepanjang hayat, dan berkesejahteraan. Semoga.

spot_img
SebelumnyaRindu Terbaik
BerikutnyaFirman

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

PP 57/2021

Fajar Pertama Bulan Ramadan

Elegi Lembah Pujian

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
52FollowersFollow