Sunday, February 28, 2021
Beranda Gagasan Ilmiah Populer Sekolah Penggerak: Transformasi Sekolah Indonesia?

Sekolah Penggerak: Transformasi Sekolah Indonesia?

Oleh Abdul Aziz Saefudin
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Suyanto.id–Kebijakan Merdeka Belajar episode ketujuh dari Kemendikbud adalah program Sekolah Penggerak. Turunan dari Program Merdeka Belajar ini dilatarbelakangi karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Kita ketahui bahwa dari berbagai survei internasional, seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS, Indonesia berada pada urutan yang rendah. Capaian kemampuan siswa pada asesmen nasional, seperti UN dan AKSI juga belum memuaskan. Utamanya adalah rendahnya capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan krisis karakter dan moral bangsa Indonesia yang semakin menggurita. Tidak ketinggalan juga adalah disparitas mutu pendidikan antar-daerah di Indonesia.

Kualitas pembelajaran guru juga belum memuaskan dan menjadi sorotan. Kenyataan yang terjadi, sebagian besar pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru (teacher center). Alih-alih guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student center) dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Apakah ini mengindikasikan mutu pendidikan yang didasari dari kualitas pembelajaran di kelas yang kurang bermutu?

Kemendikbud berusaha mengatasi hal tersebut dengan menelurkan kebijakan Sekolah Penggerak. Dasar hukumnya yakni Keputusan Mendikbud RI No. 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Kebijakan Merdeka Belajar episode ketujuh ini pun telah dilengkapi dengan beragam dokumen, seperti dasar hukum kebijakan, paparan program sekolah penggerak, dan naskah akademik program sekolah penggerak. Setiap dokumen penting tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang apa, mengapa, dan bagaimana program sekolah penggerak.

Transformasi

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Program ini bertujuan untuk mendorong transformasi satuan pendidikan dari sekolah yang bermutu rendah menjadi sekolah bermutu tinggi. Program ini dijalan dengan komitmen dan konsensus bersama serta berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekolah dengan mutu rendah atau kurang memadai dari sisi kualitas hasil belajar, lingkungan belajar, dan pembelajaran, dapat bergerak dari level satu menuju level empat dengan kriteria tertentu. Level sekolah yang dimaksud, meliputi level sekolah berkategori poor (level I), fair (II), good (III), dan great (IV).

Setiap sekolah dengan level tertentu akan dilakukan intervensi sesuai dengan kondisi dan mutunya. Sekolah yang mutunya rendah dilakukan pendampingan secara konsultatif dan asimetris selama tiga tahun. Dalam proses pendampingan tersebut, akan dilakukan penguatan SDM sekolah, penguatan pembaharuan paradigma pembelajaran, penguatan manajemen sekolah berbasis data, dan pengembangan digitalisasi sekolah. Pada level empat, sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi sekolah penggerak dan dapat melakukan pengimbasan pada sekolah lainnya. Harapannya, mutu dan kualitas sekolah antar-daerah tidak terjadi disparitas yang tinggi. Dengan kata lain, mutu pendidikan merata di setiap daerah.

Melansir laman sekolah penggerak Kemendikbud, hingga saat ini dari 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota di Indonesia, sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak terdapat 2.500 sekolah dari total 435.911 sekolah di Indonesia. Rinciannya terdiri atas PAUD (316), SD (1089), SMP (546), SMA (374), dan SLB (175) (kemdikbud.go.id). Artinya, terdapat sekitar 0,57% sekolah di Indonesia yang sudah mengikuti program sekolah penggerak. Kemendikbud pun berharap, jumlah sekolah penggerak dapat terus meningkat setiap tahun sehingga mutu pendidikan semakin merata.

Sekolah Unggulan, Sekolah Eksklusif

Menurut Kemendikbud, Program Sekolah Penggerak dilaunching dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan program setara sebelumnya. Diakui bahwa ide melakukan kebijakan untuk melakukan transformasi sekolah sebenarnya sudah pernah dilakukan pada kebijakan pendidikan di masa lalu. Program-program itu semisal program Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Model, dan Sekolah Rujukan. Masing-masing program tersebut diterapkan agar terbentuk sekolah yang unggul dan dapat memberikan imbas bagi sekolah yang lain sehingga mutu sekolah lain menjadi lebih baik.

Namun, kenyataan yang terjadi, tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan. Bukannya mutu sekolah lain menjadi lebih baik, tetapi disparitas mutu pendidikan antar-sekolah semakin lebar. Beberapa sekolah unggul semakin baik, sementara sekolah yang bermutu rendah semakin jauh ketinggalan. Disparitas mutu ini terjadi karena program yang ada belum mampu mengatasi permasalahan sekolah secara menyeluruh.

Jikalau melihat permasalahan yang ada, permasalahan sumber daya dan infrastruktur yang ada di sekolah dengan mutu yang rendah belum sepenuhnya diberikan program intervensi yang jelas. Sekolah mutu terbaik menjadi pilihan masyarakat dan merasa superior dibandingkan sekolah mutu yang rendah. Inilah yang memunculkan “eklusivisme” sekolah. Hal ini juga memunculkan benih komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Dengan dalih sekolah unggul atau favorit, sekolah-sekolah tersebut berusaha memperoleh dana dari dari luar secara tidak wajar. Nah, hal tersebut diharapkan tidak terjadi pada program Sekolah Penggerak yang diprogramkan oleh Kemendikbud saat ini.

Dalam aturan yang ada, Kemendikbud mengisyaratkan bahwa Sekolah Penggerak bukanlah sekolah favorit atau unggulan melainkan sekolah yang berani mengubah proses pendidikan dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Atau kata lain, sekolah yang berani bertransformasi menjadi sekolah bermutu. SDM sekolah, seperti kepala sekolah, guru, pengawas, dan penilik sekolah menjadi sasaran untuk ditingkatkan kompetensinya. SDM ini harus menjadi penggerak bagi sekolahnya sehingga mutu sekolah semakin meningkat.

Baca juga:   Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035: Arah Masa Depan Pendidikan Nasional?

Namun, yang menjadi pertanyaan, jika suatu sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, mungkinkah suatu saat menjadi sekolah yang “eksklusif”? Jawabannya, hal ini sangat mungkin terjadi. Apalagi sekolah tersebut dapat menganggap bahwa keberhasilan menjadi sekolah penggerak merupakan capaian prestisius dari sekolah tersebut. Keunggulan yang sudah diraih dan dimiliki dapat menjadi komoditas yang diperjualbelikan sekolah untuk menarik peserta didik baru. Memang, hal ini tidak salah, dan sepertinya jamak terjadi di beberapa sekolah unggulan. Tetapi, perlu diingat, bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan seluruh anak bangsa dengan kesempatan yang adil dan merata. Karenanya, proses transformasi sekolah harus berjalan dengan benar dan tidak melenceng dari tujuan utamanya.

Transformasi Sekolah

Transformasi sekolah yang diinginkan tentu tidak mudah terjadi di setiap sekolah. Transformasi sekolah dapat terjadi jika sebuah sekolah mempunyai kepemimpinan yang transformatif. Di sini, kepala sekolah sebagai leader mempunyai peran yang sangat vital. Kepala sekolah diharapkan berperan mendorong seluruh komponen sekolah untuk melakukan perubahan yang konstruktif. Khususnya, perubahan yang ditandai dengan peningkatan kapasitas guru dan staf administrasi sekolah (Barker, 2005). Kepala sekolah harus terus menginspirasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk meningkatkan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Guru harus melakukan transformasi untuk menerapkan pembelajaran yang berkualitas. Staf administrasi juga memberikan pelayanan terbaik sesuai job description masing-masing. Dengan adanya transformasi dalam struktur organisasi dan figur yang mengelolanya, diharapkan kultur organisasi sekolah yang diidamkan dapat berkembang dengan optimal.

Baca juga:   Kultur Belajar di Masa Pandemi

Berkaitan dengan transformasi sekolah ini, Martin, et.al. (2019) mengingatkan bahwa ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, kita perlu memahami konteks sekolah. Konteks sekolah mencakup komposisi populasi sekolah (siswa, guru, administrator, dan komunitas yang mendukung sekolah), praktik dan pengelolaan pendidikan yang mengarah pada pembelajaran, dan konten untuk pembelajaran. Konteks sekolah juga dibentuk oleh berbagai aspek lain, seperti rutinitas dan tradisi yang ditetapkan sekolah, hubungan kolegial guru, ruang dan waktu guru untuk belajar, dan lain-lain.

Kedua, kita harus tahu benar peran penting staf administrasi sekolah. Selayaknya peran penting staf administrasi sekolah tidak bisa dilupakan. Staf administrasi sekolah mempunyai peran sentral dalam pelayanan prima administrasi sekolah. Pelayanan yang prima dapat berimbas dalam pengembangan lingkungan belajar dan budaya sekolah yang positif bersama guru dan siswa.

Ketiga, pemerintah harus memberikan pengembangan kapasitas dan profesionalisme pendidik yang selaras dan kohesif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk memenuhinya, proses pengembangan kapasitas dan profesionalisme guru tersebut harus berkesinambungan antara kebutuhan siswa dan kebutuhan guru itu sendiri. Pengembangan yang dilakukan tidak harus dilakukan dengan intervensi yang seragam. Namun, kebutuhan pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan melakukan diferensiasi berdasarkan kemampuan dan kapasitas guru yang ada.

Staf Administrasi Sekolah

Dalam konteks program Sekolah Penggerak, poin pertama dan ketiga menurut pendapat di atas, dalam rancangan Kemendikbud sepertinya sudah dirancang untuk dikembangkan. Konteks sekolah dan pengembangan kapasitas guru, kepala sekolah, pengawas, dan penilik sekolah akan dilakukan intervensi dalam program tersebut. Namun, sepertinya yang belum nampak, adalah poin kedua, tentang peningkatan kapasitas staf administrasi sekolah.

Mencermati pendapat Martin et.al. (2019), program Sekolah Penggerak Kemendikbud seharusnya juga memprogramkan pada pengembangan staf administrasi sekolah. Peran sentral dari staf administrasi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar dan budaya sekolah selayaknya dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Layanan staf administrasi sekolah yang prima dan profesional akan mempercepat sekolah untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan di dalamnya.

Kolaborasi dan Komitmen

Kolaborasi seluruh elemen sekolah dalam menciptakan mutu sekolah yang baik adalah suatu keniscayaan. Untuk mencapai visi pendidkan 2035, yakni menciptakan pelajar Pancasila yang kompeten, tentu diperlukan kesinambungan dan kohesivitas antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta komitmen penuh satuan pendidikan untuk melaksanakannya. Tentunya, dorongan yang positif masyarakat luas juga diperlukan. Mengapa? Karena program Sekolah Penggerak adalah program pendidikan dengan cita-cita mulia, yakni bertujuan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan nasional secara adil dan merata. Selain itu, harapannya, kastanisasi sekolah atau labeling sekolah diharapkan tidak muncul kembali di masa depan.

Semoga cita-cita mulia ini dapat terwujud. Seluruh sekolah di Indonesia dapat bertransformasi menjadi sekolah yang berkualitas unggul. Dengan demikian, kualitas pelajar yang diharapkan mempunyai kompetensi unggul dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Semoga.

Referensi

Barker, B. (2005). Transforming schools: illusion or reality? School Leadership and Management, 25 (2): 99-116.

Martin, L.E., Kragler, S., Quatroche, D., Bauserman, K. (2019). Transforming Schools: The Power of Teachers’ Input in Professional Development. Journal of Educational Research and Practice, 9 (1): 179–188. DOI:10.5590/JERAP.2019.09.1.13.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Hari yang Dijanjikan

Menangis adalah Hak

Problematika Terurai

Kilasanmu Ayah

Komentar Terbaru

Sedang Populer

Menangis adalah Hak

Kilasanmu Ayah

Problematika Terurai

1,160FansLike
46FollowersFollow