Prof. Suyanto, Ph.D.
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan

Suyanto.id–Pandemi Covid-19 membuat ketidakpastian di semua sistem kehidupan. Hal ini membuat kalang kabut perencanaan dalam banyak program layanan yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam ketidakpastian itu tujuan penting perencanaan negara harus ditujukan untuk menjamin keselamatan warga semaksimal mungkin.

Dalam konteks ini, negara harus melaksanakan mandat imperatif dari pembukaan UUD RI 1945 di alinea IV yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” Mandat ini penting untuk kita lihat kembali agar pada masa pendemi ini, negara, pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk melawan Covid-19 secara sinergis dan terkoordinasi dalam satu visi dan tujuan: melindungi segenap bangsa dari gempuran Covid-19.



Apa relevansi dengan wacana yang muncul untuk mengubah tahun ajaran baru menjadi Januari? Relevansinya ialah agar kita bisa memberi perlindungan maksimal kepada para siswa kita dari ancaman tertular Covid-19. Artinya jika kita mewacanakan perpindahan tahun ajaran dari Juli menjadi Januari ada rasional yang kuat, yaitu untuk melindungi para siswa dari tertularnya Covid-19. Bagaimana rasionalnya?

Kalau kita mau melawan Covid-19 dengan efektif tentu harus berbasis data, bukan berbasis ilusi dan halusinasi. Data di situs Covid19.go.id menunjukkan percepatan penularan di negeri ini masih tinggi. Kurva penyebaran Covid-19 belum mendatar. Data 28 Mei menunjukkan bahwa korban terkonfirmasi positif sebanyak 24.538; dalam perawatan 16.802. Penyebaran di provinsi kalau kita ambil 10 paling banyak adalah: DKI 28,5%; Jawa Timur 17,6%; Jawa Barat 8,9%; Sulawesi Selatan 5,8%; Jawa Tengah 5,4%; Sumatera Selatan 3,8%; Banten 3,4%; Kalimantan Selatan 3,3%; Papua 2,4% dan Nusa Tenggara Barat 2,3%.

Jika bulan Juli nanti tetap menjadi tahun ajaran baru, berarti sekolah dan perguruan tinggi akan melakukan penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Kalau hal ini tetap dilaksanakan berarti ada mobilitas manusia dalam jumlah yang besar di seluruh tanah air menuju tempat yang namanya sekolah atau kampus. Jumlah siswa dan mahasiswa saat ini sekitar 57 juta. Ini angka sangat besar terkait kehidupan nyawa mereka yang harus dilindungi negara.

Bentuk perlindungan yang sangat esensial saat ini adalah menjaga jarak yang aman dan menghindari kerumunan dalam satu konsentrasi di suatu lokasi yang namanya sekolah atau kampus perguruan tiggi.

Cuci tangan dengan sabun juga merupakan pencegahan yang efektif untuk masuknya virus Korona ke dalam tubuh seseorang. Jika bulan Juli nanti sekolah resmi dibuka, dan menerima murid dan mahasiswa baru, ada risiko bahwa social distancing sulit dilaksanakan secara sempurna dan protokol Covid-19 sulit dilakukan secara taat asas, terutama di sepuluh besar propinsi korban Covid-19 itu. Apalagi jika 57 juta siswa dan mahasiswa masuk ke sekolah di bulan Juli, kemungkinan besar penjalaran virus Korona belum mendatar kurvanya.

Implikasinya, sekolah harus memastikan bahwa bisa memberi perlindungan kepada para siswa sesuai dengan protokol pencegahan penularan virus. Seperti harus tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang memadai agar siswa tidak berdesakan antrenya, harus mendisiplinkan siswa menggunakan masker, membuat tempat duduk siswa di ruang kelas berjarak aman satu sama lain dan sebagainya. Sebagai protokol ini sulit dipenuhi dengan baik oleh semua sekolah.

Tidak ada buruknya, wacana pindah tahun ajaran baru dari Juli mundur ke Januari, dipertimbangkan pemerintah pusat. Sambil berjuang untuk membuat kurva penyebaran menjadi landai dan menurun sampai titik nol di bulan Desember. Kalau ini dilaksanakan berarti kita memang harus mengorbankan satu semester bagi siswa untuk tidak masuk sekolah, demi kesehatan mereka. (*)