Tuesday, January 31, 2023
spot_img
BerandaPendidikanUU Cipta Kerja, Cilaka atau Celaka bagi Dunia Pendidikan?

UU Cipta Kerja, Cilaka atau Celaka bagi Dunia Pendidikan?

Rafhi Febryan Putera, M.Pd.
Dosen Universitas Negeri Padang dan Kandidat Doktor Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta dengan Beasiswa LPDP

Suyanto.id–Omnibus Law sudah ditetapan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu. UU yang dikenal pula dengan “Cilaka” atau “Cipta Lapangan Kerja” ini pun semakin banyak disorot oleh buruh. Para buruhlah yang hak-haknya, terutama perihal upah minimum, dianggap paling banyak dirugikan.

Omnibus Law sebagai sebuah karya DPR–dan tentu saja bersama pemerintah–diharapkan menjadi pintu besar masuknya para investor ke tanah air, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Ada 183,36 juta dari 266,91 juta (BPS 2019) penduduk berada pada usia produktif yang harus diberdayakan. Dari jumlah tersebit, 51 juta lebih pada usia PAUD sampai SMA. Sementara yang berstatus sebagai mahasiswa ada 7,5 juta. Artinya, 21,3 % potensi penghasilan bisa diraih investor di bidang pendidikan. Jika jumlah yang begitu besar ini tidak dipersiapkan dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik, ini bisa menjadi sebuah bom waktu yang akan membebani negara.




Kondisi pendidikan di Indonesia memang masih jauh jika dibandingkan negara tetangga, misalnya Singapura dan Malaysia, terutama dalam hal fasilitas dan kualitas pendidik. Para guru pun selama ini masih merasa dianaktirikan. Akibatnya, banyak sarjana guru yang memilih menjadi driver ojek online daripada menggunakan ijazah mereka untuk mengajar. Hal ini tak lain karena gaji  yang memang masih jauh dari kata layak. Masih banyak honorer atau guru swasta digaji 500 ribu sampai 1 juta per bulan, bahkan di bawah 500 ribu, sebagian di antaranya dibayarkan dala tiga bulan sekali.

Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah tentunya berharap pihak investor dapat membantu mengatasi persoalan kualitas pendidikan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Omnibus Law memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk ikut andil memberikan layanan fasilitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan UU ini juga memberikan kesempatan yang mudah kepada tenaga kerja asing untuk bisa menjadi guru di Indonesia.

Data dari Liputan6.com menunjukkan, jumlah sekolah internasional di Indonesia saat ini mencapai 200. Biaya masuknya puluhan hingga ratusan juta, sehingga sekolah-sekolah ini mampu menggaji para guru cukup tinggi. Banyaknya jumlah sekolah internasional tersebut diharapkan dapat menampung lapangan kerja lokal. Faktanya, gaji besar itu ternyata bukan untuk guru lokal, melainkan untuk guru-guru asing. Guru-guru lokal lebih banyak dipekerjakan sebagai asisten.

Baca juga:   Demokrasi ala Democrazy

Disahkannya Omnibus Law semakin membuka peluang pendirian sekolah-sekolah asing. Hal ini bisa jadi menciptakan ancaman bagi sekolah dan guru lokal karena tidak mampu bersaing dari segi pendanaan. Padahal, keberadaan sekolah-sekolah asing tersebut belum tentu positif bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2014, sebuah sekolah internasional di Jakarta tidak mengajarkan bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. Ketika ada siswa melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan pun ternyata membaca sejarah Amerika (Tribunnews.com).

Pendidikan hakikatnya adalah memanusiakan manusia, jangan sampai justru menciptakan kastanisasi, di mana hanya yang kaya yang dapat mengakses pendidikan yang terbaik, sementara yang miskin mendapatkan sisa-siswa. Ke depan PR pemerintah mungkin akan bertambah banyak, terutama dalam menyiapkan regulasi terkait dengan guru asing. Jangan sampai cita-cita menciptakan lapangan kerja berubah menjadi menciptakan “pengangguran jilid 2” dikarenakan sekolah-sekolah asing yang berdiri lebih mengutamakan mengambil guru-guru dari negara asal mereka ketimbang mengambil guru lokal karena dianggap kurang berkualitas.

UU Cipta Kerja atau dikenal dengan Cilaka, Cilaker, atau Cipta Lapangan Kerja diharapkan memang menjadi solusi terhadap harapan besar pemerintah dalam menyiapkan lapangan kerja. Namun, apakah ini benar-benar akan menjadi solusi dari sebuah masalah atau menjadi sebuah “celaka” bagi rakyat Indonesia. Hasilnya akan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan. (*)

REFERENSI

Arbar, T. F. (2020). Sentuh Ratusan Juta, Ini Deretan TK & SD Mahal di Jakarta. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200205115057-33-135403/sentuh-ratusan-juta-ini-deretan-tk-sd-mahal-di-jakarta.

Dahono, Y. (2018). Menristekdikti: Mahasiswa Indonesia Mencapai 7,5 Juta. Diakses dari https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/521969/menristekdikti-mahasiswa-indonesia-mencapai-75-juta.

Gideon, A. (2017). Sekolah Internasional di RI Jadi Pilihan Siswa Asia Tenggara. Diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3076573/sekolah-internasional-di-ri-jadi-pilihan-siswa-asia-tenggara.

Hidayat, R. (2014). Gaji Guru Asing di JIS Rp 100 Juta yang Lokal Hanya Rp 15 Juta Perbulan. Diakses dari https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/26/gaji-guru-asing-di-jis-rp-100-juta-yang-lokal-hanya-rp-15-juta-perbulan.

Katadata. (2919). Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa.

Kemdikbud. (n.d.). Neraca Pendidikan Daerah. Diakses dari https://npd.kemdikbud.go.id.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Cinta

0

Janji Proklamasi

1

Pelayatan Agung

0

Ziarah

1

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
68FollowersFollow